Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2014

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres Nomor 88 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2001

Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keputusan_Presiden_no_88_th_2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2000

Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku
KEPPRES No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara

Diubah dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Download :
Keputusan_Presiden_no_88 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2000

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_89 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 90 Tahun 1969

Perobahan dan Penambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 19 Tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban

Download :
Kepres No.90 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 1950

Pengangkatan Kolonel Djatikusumo Menjadi Kepala Biro Pendidikan Pusat Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 93 Tahun 2017

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERGUB_93_TAHUN_2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN-PERSANDIAN-UNTUK-PENGAMANAN-INFORMASI-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-BALI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 93, BD.2017/No.93

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa setiap pemerintah daerah berkewajiban mengelola informasi publik dan informasi berklasifikasi yang dimilikinya; b. bahwa untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; c. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf U Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah merupakan kewenangan Daerah Provinsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Peerintah Nono 12 Tabun 2O17
Pasal 5 Pasal 4 ayat (2) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) personil yang telah mempunyai sertifikat ahli sandi. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
15 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1998

Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 163 Tahun 1999 tentang Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Download :
Keputusan_Presiden_no_93 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jaga Warga

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB No. 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga

Abstrak

jaga warga

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 95, BD.2020/NO.95

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jaga Warga

ABSTRAK:

a. bahwa Jaga Warga telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga; b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan pengampuan Jaga Warga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta ke Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga Pasal 25 ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Jumlah halaman: 4 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Kolonel Said Sebagai Anggota Angkatan Laut Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2001.