Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Karang Taruna
ABSTRAK:
Dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Mengingat dalam usaha menumbuh kembangkan potensi, semangat dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan perlu adanya organisasi kepemudaan karang taruna, oleh karenanya dalam rangka tindak lanjut Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu adanya pedoman dalam pembentukan karang taruna di desa dan kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; PP No.8 Tahun 2002; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; Permendagri No.5 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PERMENSOS No.77 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2012;
Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan. Pedoman karang taruna dimaksudkan menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan membentuk karang taruna di desa/kelurahan. Pedoman karang taruna bertujuan antara lain: a. Mewujudkan sumber daya manusia khususnya generasi muda yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarater dan beriman; b. mewujudkan generasi muda yang berkualitas sosial secara terpadu, terarah dan berkelanjutan; c. mengembangkan usaha kemandirian dan kemitraan yang berkualitas kemampuan dan potensi generasi muda;dan d. generasi muda memiliki kesadaran dan bertanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial. Dalam pedoman karang taruna mengatur antara lain: a. kedudukan, tugas dan fungsi; b. pembentukan; c. tata kerja clan program; d. hubungan kerja; e. pembina; dan f. sumber dana. Karang taruna berkedudukan di desa/kelurahan. Karang taruna bersama pemerintah mempunyai tugas terdiri dari: a. pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda; dan b. menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), karang taruna mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggara kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 75 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 75 Tahun 2013
PELAKSANAAN - PENGADAAN - KENDARAAN OPERASIONAL - KECAMATAN ILIR BARAT I - PADA ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA DAERAH - KOTA PALEMBANG - TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Operasional Kecamatan Ilir Barat I pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa setelah peraturan walikota palembang nomor 49 tahun 2013 disahkan terjadi keadaan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan pengadaan kendaraan operasional kecamatan ilir barat I kota palembang
Dasar hukum ; UU No 28 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 12 Tahun 2011;PP No 58 tahun 2005;PP No 38 tahun 2007;PP No 39 tahun 2007;Permendari No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 2 Tahun 2007;Perda No 6 Tahun 2008;Perda No 7 Tahun 2013
Materi pokok : peraturan walikota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan penggeseran /perubahan anggaran belanja.
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas koperasi , Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 75 Tahun 2013 ttg Tata Cara Penerbitan, Penyampaian SPT Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata
cara penerbitan, penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013;
Materi Pokok: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Surat Ketetapan pajak Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Menteri Agama NO. 76, BN.2013/NO.1147,Peraturan.go.id: 13 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
