Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementrian Agama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur ketentuan: a. ketentuan umum b. Kedudukan, tugas dan fungsi c. Organisasi d.Laporan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementrian Agama

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Agama

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Agama

Bentuk Singkat

Peraturan Menag

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

21 Maret 2019

Tanggal Berlaku

21 Maret 2019

Sumber

BN.2019/NO.312,Peraturan.go.id: 15 hlm.

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Agama

Bidang

Halaman ini telah diakses 2187 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenag Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menag No. 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkngan Kementrian Agama

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEMENTERIAN AGAMA
2019
Peraturan Menteri Agama NO. 4, BN.2019/NO.312,Peraturan.go.id: 15 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementrian Agama
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel perlu dibentuk unit kerja pengadaan barang/jasa; b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); Mengatur ketentuan: a. ketentuan umum b. Kedudukan, tugas dan fungsi c. Organisasi d.Laporan
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019. Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1121), 15 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementrian Agama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT