Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 41 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2018
PENGKAJIAN - KESESUAIAN - USAHA DAN/ATAU KEGIATAN - RENCANA TATA RUANG WILAYAH - INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENGKAJIAN KESESUAIAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategis dalam pemanfaatan ruang;
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan ruang baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan masyarakat dan dunia usaha, dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian kesesuaian usaha dan/ atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui informasi dan dokumen elektronik.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 18 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016.
Perbup Ini mengatur mengenai Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Melalui Informasi dan Dokumen Elektronik, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Melalui Informasi dan Dokumen Elektronik; Penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 55 Tahun 2018
road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten balangan tahun 2018-2021
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/N0.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan, Road Map Reformasi Birokrasi berikutnya maka dipandang perlu melakukan pengawasan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku; berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Daereah Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 Meliputi: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WAELATA KABUPATEN BURU TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kecamatan Waelata, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efesien, berkesinambungan; bahwa agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965;UU No 25 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendes PDTT No 2 Tahun 2015; Perda Kab Pekalongan No 8 Tahun 2015; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016; Perda Kab Pekalongan No 19 Tahun 2017; Perda Kab Pekalongan No 1 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 2 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 7 Tahun 2018; Perbup No 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan asa umumnya : transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai perencanaan pembangunan desa dengan menyusun perencanaa, pelaksanaan dan pemantauan. Selain itu juga mangatur penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKP Desa, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
105 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019 dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Teknis bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a Bupati Tentang Petunjuk Kegiatan Pembangunan Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 ;
Dalam Peraturan Bupati tersebut memuat Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 meliputi pendahuluan, penatausahaan keuangan PD dan PPKD, Pelaksanaan Kegiatan, Standar Operasi Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jepara, pengelolaan barang milik daerah, pelaporan dan pengawasan, petunjuk pengisian blangko, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
135 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dengan adanya penyesuaian pagu anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak lagi sesuai dengan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan.
- UU No. 25 Tahun 2004
- UU No. 33 Tahun 2004
- UU No. 30 Tahun 2008
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
- PP No. 8 Tahun 2008
- PP No. 2 Tahun 2018
- Perpres No. 2 Tahun 2015
- Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Perda No. 1 Tahun 2015
- Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda No.7 Tahun 2017
- Perda No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Pasal 1 dan ketentuan dalam Pasal 2 yaitu perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 memuat evaluasi hasil Triwulan II tahun 2018, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan pendanaan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017
5 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TELUK KAIELY KABUPATEN BURU TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kecamatan Teluk Kaiely, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasa_l 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan Program dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten pandeglang iahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2006; PP No 8 Th 2008; Pemendagri No 13 Th 2006; Pemendagri No 86 Th 2017; Pemendagri No 22 Th 2018; Perda Kab Pandeglang Mo 7 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 8 Th 2010; Perda Kab pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja; 3. laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat daerah; 4. Ketentuan Lain- Lain; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
