Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.228 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2013

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
73 PERATURAN PELAKSANAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 73 Tahun 2013

Pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD

Download :
73 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2013

Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 123 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Download :
pm._no._73_tahun_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2013

Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 73 Tahun 2013

Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 73-2013 ttg Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.pdf

Abstrak

LEMBAGA-PEDOMAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2013/NO.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

dalam rangka menumbuh kembangkan serta keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat; menindaklanjuti Pasal 2 Perda No.10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan, maka perlu adanya pedoman dalam pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.5 Tahun 2007; Permendagri No.54 Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2012
LPMD dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa dan LPMK dibentuk dan berkedudukan di wilayah kelurahan. LPMD dan LPMK sebagai lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya memiliki anggota dan pengurus. LPMD dan LPMK dimaksudkan sebagai berikut: a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; b. meningkatkan peran, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan. LPMD dan LPMK bertujuan sebagai berikut: a. terciptanya harmonisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan bersama pemerintahan di desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat; b. terciptanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bersama pemerintahan di desa dan kelurahan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di desa dan kelurahan; dan c. terciptanya penataan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah desa dan kelurahan yang mampu memberikan nilai positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Anggota LPMD dan LPMK merupakan penduduk di desa dan kelurahan yang dipilih dari dan oleh penduduk setempat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
20 hlm.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013

Tata Cara Pewakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang

Download :
Permenag Nomor 73 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 73 Tahun 2013

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

pajak-agraria

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2013/NO.73, TBD No.73, LL KAB. SINTANG: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 23 ayat (3) peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Kewenangan, Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Adminustratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak, Jangka Waktu Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetpan Pajak, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 16 halaman

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013

Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Mengubah :

PERPRES No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Download :
Perpres 73 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 73 Tahun 2013

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Balai Perbenihan Maloya Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 73 TAHUN 2013 TUSI BALAI PRBENIHAN MALOYA.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2013.