Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.959 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
2011 PMK 76.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Diubah dengan
  1. PMK No. 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
  2. PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Download file:
2011 PMK 235.PDF
235_PMK.05_2011PerLamp.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 205/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
Download file:
PMK Nomor 71 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Download file:
2011 PMK 237.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Abstrak
Asuransi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 197/PMK.010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
Diubah dengan
  1. PMK No. 228/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Mencabut
  1. Pasal 6 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Download file:
PMK Nomor 11 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Mengubah
  1. PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Download file:
Permenkeu_82_PMK03_2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 7 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.011/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 88 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 151/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
Download file:
PMK Nomor 83 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
2011 PMK 195.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan