KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengeluaran Ternak di Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa keberhasilan pembangunan subsektor peternakan,diwujudkan melalui salah satu faktor yakni meningkatnya
populasi, produksi, dan produktivitas ternak serta terjaminnya
ketersediaan ternak bibit sesuai dengan kebutuhan dalam hal
jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, dan keamanan hayati
secara berkelanjutan;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak sesuai dengan
kebutuhan serta menjaga dan melindungi ternak bibit
diperlukan adanya kebijakan yang mengatur tentang
pengeluaran ternak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pengeluaran Ternak di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/ 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pengeluaran Ternak di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kategori Ternak; Pengeluaran Ternak; Tata Cara Pengeluaran; Pengangkutan; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 71 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 72 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan pasal 10 ayat (3), pasal 13, pasal 14, pasal 17 peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.135 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Tata Kelola, Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Pelaporan Objek Pajak, Tata Cara Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian SPPT dan SKPD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pelaporan Dan Penagihan, Tata Cara Pemberian Angsuran Dan Penundaan Pembayaran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 72 Tahun 2013
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Persediaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tanah Laut
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2013/NO.202
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Persediaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, maka penetapan besarnya Nilai Jual
Objek Pajak dilakukan oleh Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan di Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan di Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika KETENTUAN
UMUM; KLASIFIKASI NJOP; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
4 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Rukun Tetangga
ABSTRAK:
Rukun tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, menampung aspirasi, mewujudkan ketertiban, kerukunan warga, harmonisasi warga masyarakat guna mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih tertib dan aman di desa dan kelurahan; berdasarkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan, perlu adanya pedoman dalam pembentukan rukun tetangga; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rukun Tetangga.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; Permendagri No.5 Tahun 2007; Perda No.10 Tahun 2012.
Pembentukan RT di desa dan kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat di desa dan kelurahan dalam pembentukan RT dan pengurusnya. Pembentukan RT di desa dan kelurahan bertujuan sebagai berikut: a. meningkatkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat setempat; b. peningkatan pemberdayaan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;dan c. menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah daerah. Hak Pengurus RT di desa dan Kelurahan terdiri dari: a. mengikuti setiap proses perencana.an pembangunan di desa dan kelurahan; b. memperoleh bantuan operasional dari anggaran di desa dan bantuan Kelurahan sesuai kemampuan keuangan desa dan Kelurahan; c. mengajukan usulan perencanaan dalam rapat atau musyawarah perencanaan; d. melaksanakan program pembangunan sesuai bidangnya; dan e. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan sesuai bidangnya. Kewajiban RT di desa dan kelurahan terdiri dari: a. menyerap aspirasi masyarakat; b. mengikuti rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; c. mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat; d.menggali partisipasi rnasyarakat;dan swadaya gotong royong; e. memberdayakan masy,arakat meialui program dan kegiatan sesuai bidangnya. Pengurus RT di desa dan kelurahan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT. Berakhirnya masa bhakti pengurus RT di desa dan kelurahan karna: a.meninggal dunla; b.permintaan sendiri secara tertulis; c.pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan; dan d. telah dilantiknya pengurus RT yang baru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
Peraturan yang Akan Diatur: pembentukan RT di desa dan kelurahan serta pengurusnya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, RT di desa dan kelurahan serta pengurusnya yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama (1) tahun, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, b dan c.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 72 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
