Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
- Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok;
- Melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/ MENKES/SK/II/ 2004 Tahun 2004;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2007;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, prinsip, kawasan tanpa rokok, kewajiban, larangan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2017.
9 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (20 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 50 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan basil evaluasi pelaksaan menunjukkan
adanya ketidak sesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 dengan perkembangan keadaan yang meliputi
asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD, serta keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun 2020 harus digunakan untuk tahun
2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pemangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2020 diubah.
9 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempumaan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa oan Rencana Kerja
Pembangunan Desa agar lebih terencana, terarah, aspiratif
dan partisipatif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 6A , Pasal 68 dan Pasal 6C, Ketentuan Pasal 24 diubah, Lampiran I sebagaimana diatur dalam Pasa1 31 diubah dan Lampiran II sebagaimana diatur dalam Pasal 44 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa diubah.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tambrauw Nomor 31 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Rencana kerja pembangunan daerah perubahan;
b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
c. bahwa keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. bahwa pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, huruf c , dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati Tambrauw tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2017.
UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kab. Tambrauw No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Tambrauw No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. Tambrauw No. 5 Tahun 2016; dan Perbup. Tambrauw No. 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
-
-
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2012
LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa daJam rangka menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di
bidang lingkungan hidup wajib dilaksanakan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nemer 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab penyelenggaraan SPM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
35 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Rencana Kcrja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pagar Alam No 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kata Pagar Alam Tahun 2024, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
UU No 8 Tahun 2001; UU Republik Indonesia No 17 tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 20I7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2007, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota No 11 Tahun 2023, Peraturan Wali Kota No 30 Tahun 2023.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana kerja perangkat daerah tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2023 No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2019;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;Peraturan Dearah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2021;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024
dan berakhir pada 31 Desember 2024, yang ditetapkan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
ditetapkan.
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022;
c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH; dan
e. BAB V : PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
14 hlm beserta Lampiran-nya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan Tanjung Satai Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal, perlu menyusun rencana induk pelabuhan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015; . Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; penyelenggaraan kegiatan; pembangunan dan pengembangan fasilitas; Penggunaan dan pemanfaatan lahan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
6 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
