Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan amanat Pasal 34 Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, penggunaan pakaian dinas pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas khusus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.24 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, Perpres No.1 Tahun 2019, Permendagri No.60 Tahun 2007, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.21 Tahun 2016, Perbup No.42 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut BPBD; Hak dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Aturan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 19 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 257 dan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 6/34/2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang dan Motto Daerah
ABSTRAK:
Untuk melambangkan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Kaur serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah dan Motto Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Jenis, Bentuk dan Arti Lambang Daerah dan Motto Daerah Kabupaten Kaur beserta Kedudukan dan Fungsi, Desain, Penggunaan dan Penempatannya
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2016
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN BONE BOLANGO
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2016/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Kepada Camat Se-Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil di daerah serta pelaksana izin usaha mikro kecil adalah camat yang mendapat pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat Se-Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup dan pendelegasian kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 04 Tahun 2014
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2014/NO.345
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PANDUAN PENYELENGARAAN PELAYANAN ADMINISTASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN LAMANDAU
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
-Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2007;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012;
-Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008;
-PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial
kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, maka perlu di laksanakan
sistem pelaporan yang tertib dan berkesinambungan, sehingga
diperoleh data yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan
perencanaan dan penetapan arah dan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
diterbitkan Peratutan Walikota Semarang tentang Modul
Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, modul pemberdayaan administrasi kecamatan, laporan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA KUPANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Kupang dibutuhkan penanganan menyeluruh terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya; bahwa berdasarkan Perpres No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, penanganan menyeluruh terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya di daerah kota dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Kota sebagai instansi vertikal; bahwa Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang yang semula merupakan Organisasi Perangkat Daerah, telah berubah menjadi instansi vertikal berdasarkan Perpres No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka Peraturan Daerah Kota Kupang No 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang, perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 5 Tahun 196; UU No 32 Tahun 2004
Peraturan Daerah ini terdiri dari Bagian I Umum dan Bagian II Pasal Demi Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2012.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Kupang No 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.13 Tahun 2001; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2017.
Penghasilan tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, aksesibilitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mempermudah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka mendekatkan unit-unit perangkat daerah dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan wilayah;
b.bahwa Ibu Kota Kecamatan Bodeh di Desa Muncang berada di lokasi yang kurang ideal untuk dapat dijangkau dari seluruh penjuru desa menyebabkan aksesibilitasnya kurang baik serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bodeh maka perlu dilakukan pemindahan ibukota kecamatan dari Desa Muncang ke Desa Jraganan ;
c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa penyesuaian kecarnatan berupa pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerin ta h Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh, batas administratif, wilayah kerja administratif, peta wilayah dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2020
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Barito Kuala, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudaya daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan Budaya Kabupaten Barito Kuala sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan Pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan atau karya rekaman;
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf W lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memuta tentang Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Kebijakan Dan Tanggungjawab;
Pembentukan Kewenangan Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan;
Layanan Perpustakaan;
Jenis Perpustakaan;
Tenaga Perpustakaan;
Sarana dan Prasana;
Pembinaan dan Pengawasan;
Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
Pembiayaan;
Sanksi Administrasi;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
