Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.414 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP_NO_52_TAHUN_2022_T..._RKPD_TAHUN_2023.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 202

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu

Abstrak

Desa

Download file:

2022 PERBUP TALA NO 52.pdf

DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa; Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 20)
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 52 2022.pdf

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2022 (52) : 22 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
"Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016. "
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Kompetensi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lamp. : 12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 52 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Muna No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Download file:

PERBUP 52 2022.pdf

rencana

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

b ahwa u nt uk mel aksanakan ke t e n t uan P asal 1 0 4 a y at ( 2 ) Pe ratu r an M e nt eri D alam N egeri N omo r 8 6 T ahun 2 0 1 7 t e n tang T ata C ara Pe r e n canaan , Pe n ge ndal i an d an Evaluas i Pembangunan D a e rah, T ata C ara Ev a l uas i R an c an gan Pe raturan D a e rah t e n t ang R enc ana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , se rta T ata C ara Pe rubahan Re n c ana Pembangunan Jangka P an j an g D a e rah, Re n c ana Pemban gunan Jan gka M ene n g ah D a e rah , d an Re n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e r ah, pe r l u me n ga tur Re ncana K erj a Pemerin t ah D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 022 dalam Pe ratu r an B upati.
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U n dan g-U n dan g D asar N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 1 945; 2 . U ndang -U ndang Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t ang Pembe nt ukan D a e rah Ti ngkat I I di S u l a we s i ( Le mb aran N eg ara Republik I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndone s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndan g-U ndan g N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e n t ang Ke uan gan N eg ara ( Le mb aran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 003 N omo r 47, T ambahan Le mb a ran N egara R epubli k I n do n e s i a N omo r 4286 ) ; 4. U ndang-Undang N omo r 1 T ahun 2 004 t e n tan g Pe r be ndaharaan N eg ara ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 004 N omo r 5, T amb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a N omo r 4 355 ) ; 5. U ndang-U ndang N omo r 2 5 T ahun 2 004 t e nt an g S is t em Pe r e ncanaan Pemb an gunan N as io nal ( Lembaran N eg ara Repub lik I ndo ne s i a T ahun 2 004 N omo r 1 0 4, T amb ahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 4 421) ; 6. U ndan g-U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 007 t e nt ang R e n c ana Pemban gunan Jan gka P an j an g N asio nal T ahun 2 005-2025 ( Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a T ahun 2 007 N omo r 3 3, T amb ahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 4700 ) ; 7. U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e nt ang Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mb aran N eg ara Repub li k I ndones ia N omo r 5 234 ) seba gaimana t el ah diubah bebe ra p a kali t e rkahir den g an U ndang-U ndang N omo r 1 3 T ahun 2 0 22 t e n t an g Pe rubahan K edua a tas U ndan g-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembe nt ukan Pe rat u ran Pe run dan g- undan g an ( Lemb aran N egara Re publ i k I ndo ne s i a T ahun 2 022 N omo r 1 4 3, T ambahan Le mb aran N egara Re publi k I ndone s i a N omo r 6 801); 8. U ndan g-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Pemerin t ahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Rebuplik I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g aimana t el ah diubah bebe rapa kal i t e rakhir de n gan U n dan g-U ndang N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t ang H ubun gan Ke uang an antara Pemerintah Pu sat dan Pe merintahan D a e rah ( Lembaran N egara Re publi k I ndo n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a N omo r 6 757 ) ; 9. U ndan g -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmi ni strasi Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndone s i a N omo r 560 1) se ba gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang Cip t a K erj a ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s ia T ahun 2 020 N omo r 2 45, T amb ahan Le mbaran N eg ara I ndon e s i a N omo r 6 573 ) ; 1 0 . U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun g an Ke ua ngan antara Pemerin t ah P usat D an Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndone s i a T ahun 2 022 Nomo r 4, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 6757 ) ; 1 1 . Pe raturan Pemerin t ah N omo r 8 T ahun 2 008 t e n t ang T aha pan , T ata C ara Pe n yusunan , Pe nge ndal i an dan Ev a l uas i Pelaksanaan Re ncana Pemban g unan D a e rah ( Le mbaran N eg ara Republik I n done s i a T ahun 2 008 N omo r 21 , T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo ne s i a N omo r 4 81 7 ) ; 1 2. Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t an g Pembi naan d an Pe nga w asan Pen yele n gg araan Peme r i n t ahan D a e rah ( Le mb aran N egara Repub lik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a N omo r 604 1) ; 1 3 . Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e ntan g Pe n gelol aan K e uan gan D a e rah ( Lembaran N egara Re publik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42 , T ambahan Le mbaran N eg ara Repub li k I ndone s i a N omo r 6 322 ) ; 1 4 . Pe raturan P r e s ide n N omo r 1 8 T ahun 2 020 t e nt ang Re ncana Pembangu nan Jan gka Me ne n g ah N as io nal T ahun 2 020-2024 ( Lemb aran N egara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 020 N omo r 1 0 ) ; 1 5 . Pe ratu r an M e nt eri D a l am N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pemben t ukan Produk H ukum D a e r ah ( Beri ta N egara Republi k I n done s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba g a i mana t e lah diubah de n g an Pe ratu ran M en t eri D alam N egeri N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te ntang Pe rubahan atas Pe rat u ran M en t eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara R epubli k I ndones ia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 1 6 . Pe rat u r an Me nt eri D alam N egeri N omo r 86 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang T ata C ara Pe r e ncanaan , Pe n ge ndali an d an Ev a l uas i Pemb angu nan D a e rah , T ata C ara Evaluas i R anc ang an Pe rat u r an D a e r ah t e n t an g Re n cana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , d an Re nc ana Pembangunan Ja ngka M e n e n gah D a e rah , se rta T ata C ara Pe rubahan R e n c ana Pembangunan Jan gka P an j an g D a e rah , Re n c ana Pembangunan Jan gka M enengah D a e rah , d an R e n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e r ah ( Beri t a N eg ara R epublik I n dones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 3 1 2 ) ; 1 7. Pe raturan M en t eri D alam N ege ri N omo r 7 7 T ahun 2 020 t e n t ang Pedoman Tekni s Pe n gelol aan Ke uan gan D a e rah ( Beri ta N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 020 N omo r 1 781) ; 1 8 . Pe raturan M e nt eri D alam N egeri N omo r 81 T ahun 2 022 t e n t ang Pedoman Pe n yusunan Re n c ana Kerj a Pemerin t ah D a e rah T ahun 2 023 ( Beri t a N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 22 N omo r 590 ) ; 1 9. Pe raturan D a e rah K ab upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pe mbe nt ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K a b upat e n M una ( Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T amb ahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 ) se ba gaimana t elah diubah dengan Pe rat u ran D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e n t ang Pe rubahan atas Pe rat u ran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t an g Pemben t ukan d an S usunan Pe ran gkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K a b upat e n M una T ahun 2 021 N om o r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2) ; 2 0 . Pe rat u r an D a e rah K ab upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 022 t e ntan g Re n c ana Pemban gunan Jangka M e n en g ah D a e r ah T ahun 2 021 -2026 ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 022 N omo r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 03.A Tahun2005 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Download file:

2022-Peraturan Bupati Tul...or 52 Tahun 2022.pdf

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negen sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negen sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompeten si pegawai negeri sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar; untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini meentapkan mengenai Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
24 HLMN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 52 Tahun 2022

Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan

Abstrak

Desa

Download file:

2022pb3216052.pdf

PENETAPAN - DAN - PENEGASAN - BATAS - DESA - SETIADARMA - KECAMATAN - TAMBUN - SELATAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permengadri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Kepmendagri No. 132.32-4881 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati Kab.Beli...enjamin Kualitas.pdf

PEDOMAN-PENGEMBANGAN-PENJAMINAN-KUALITAS-PENGAWASAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam rangka peningkatan mutu kapabilitas serta efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, diperlukan suatu Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, yang dilakukan secara berkesinambunga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

sistem - manajemen keamanan informasi - pemerintah daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen keamanan inormasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi. Dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset Informasi di Daerah dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi agar tercipta sistem pengendalian keamanan yang terpadu dan menjamin keberlangsungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak Risiko Keamanan Informasi. Ruang lingkup peraturan ini meliput pengamanan Informasi dan standar sistem manajemen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan ini terdiri dari 26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Polman Nomor 51 Tahun 2022.pdf

pejabat otoritas veteriner-PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN-

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2022 (51) : 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 3 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kabupaten Polewali Mandar. Ruang lingkupnya: a. pejabat Otoritas Veteriner; b. Tugas, fungsi dan wewenang pejabat Otoritas Veteriner; dan c. Pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup_51_2022_Pengelolaa...Salinan_PMD_sign.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.
Jenis aset desa terdiri atas: a. kekayaan Asli Desa; b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN; c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; e. hasil kerja sama desa; dan f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan aset Desa meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan; f. pemeliharaan; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pelaporan; k. penilaian; l. pembinaan; m. pengawasan; dan n. pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
76 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT