GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015-2045
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD. 2020/No.473
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2045
ABSTRAK:
Untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2045.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 TAhun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 153 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Thun 2015; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; GDPK; Tim Koordinasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 406
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat
Daerah agar lebih lndependen dan Obyektif dalam rangka
mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta
Meningkatkan efektivitas dan Profesionalisme;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten Konawe perlu
diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Konawe.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1882);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi
dan. Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 51 Tahun 2020
petunjuk - teknis - penerimaan - peserta - didik - baru - di - kabupaten - bekasi - tahun - pelajaran - 2020 - 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Permen Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2019 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kab. Bekasi harus nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan maka perlu disusun tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab. Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendik Nasional No. 70 Tahun 2009; Perber Antara Mendikbud dan Menteri Agama No. : 2NII/PB/2014 dan No. 7 Tahun 2014; Permendik Nasional No. 44 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pendahuluan, Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang PAUD TK SD Dan SMP, Sistem Dan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, Mekanisme Seleksi Dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengumuman Dan Registrasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Penyelanggara PPDB Dalam Jaringan (Online), Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, Monitoring Supervisi Dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sanksi, Mutasi Siswa Baru, Lain-lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 51 Tahun 2020
penerapan - disiplin - dan - menegakan - hukum - protokol - kesehatan - sebagai - upaya - penvegahan - dan - pengendalian - corona - virus - disease - 2019 - covid - 19
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Persiden No. 6 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid Virus Dusease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 46 Tahun 46 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2019 sebagaiamna telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 25 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan , Sanksi, Monitoring Dan Evaluasi, sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat, Pendanaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi
penting yang menyangkut keamanan negara,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana
alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit
sehingga penanganan keadaan darurat dapat
dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur pusat layanan pengaduan
masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat
meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan
tanpa dikenakan biaya telepon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020; Kepmendagri Nomor 440-830; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Perbub Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019; Perbub Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 3; Pasal 3A; Pasal 3B; Pasal II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kab. Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pemberian efek jera atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 di kabupaten kep. mentawai, perlu pengaturan penjatuhan sanksi berupa denda administratif atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020. bahwa berdasarkan pertimbangan itu, perlu menetapkan Perbup tentang perubahan atas Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020.
UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 1991, Perpres No. 17 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, Permenkes No. HK.01.07/Menkes/413/2020, Perda Kab.Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2017, Perda Kab.Kep. Mentawai No. 3 Tahun 2017, Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020,
Beberapa ketentuan Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (5)
5. Ketentuan Pasal 17 diubah
6. Ketentuan Pasal 28 diubah
7. Ketentuan Pasal 32 diubah
8. Ketentuan Pasal 34 diubah
9. Ketentuan Pasal 35 diubah
10. Ketentuan Pasal 36 diubah
11. Ketentuan Pasal 39 diubah
12. Ketentuan Pasal 41 diubah
13. Ketentuan Pasal 43 diubah
14. Ketentuan Pasal 44 diubah
15. Ketentuan Pasal 46 diubah
16. Ketentuan Pasal 50 diubah
17. Diantara Bab IX dan Bab X ditambahkan satu Bab baru yakni Bab IXA dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 ditambahkan satu pasal baru yakni Pasal 50A
10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2020 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
