Peraturan Daerah (PERDA) NO. 63, BD Tahun 2022 Nomor 63
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau guna pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; bahwa badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah berkomitmen memberikan standar pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyesuaian biaya pelayanan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan sarana dalam upaya pemenuhan peningkatan standar pelayanan; bahwa tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, namun untuk mewujudkan standar pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka tarif pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2018; dan Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu pada Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
bahwa kesehatan menrpakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karenanya setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya; bahwa Turberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi.
UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2014; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 67 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tugas Bab III Kegiatan Penanggulangan TBC Bab IV Sumber Daya Bab V Pengelolaan Obat dan Logistik Bab VI SITB Bab VII Pencatatan dan Pelaporan Bab IX Kelembagaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 63 Tahun 2022
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Soppeng yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya
pola tata kelola sebagai peraturan dasar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004
tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Pegawai, Rencana Strategi Bisnis BLUD, Rencana Bisnis dan Anggaran, Fleksibilitas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Praktek Bisnis yang Sehat, Investasi, Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan, Tenaga Kesehatan. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN.
BAB III
TATA KELOLA Bagian Kesatu
Identitas. Bagian Kedua
Visi, Misi dan Strategi. Bagian Ketiga
Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Labkesda. Bagian Keempat
Struktur Organisasi
Paragraf 1
Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda. Bagian Kelima
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda. Bagian Keenam
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Pengelola
BLUD UPTD Labkesda
Paragraf 1
Tugas Paragraf 2
Wewenang Paragraf 3
Fungsi. Bagian Ketujuh
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Keuangan
Paragraf 1
Tugas Paragraf 2
Tugas. Bagian Kedelapan
Tugas, Kewajiban Wewenang dan Fungsi Pejabat Teknis Paragraf 1
Tugas Pargaraf 2
Wewenang dan Fungsi. Bagian Kesembilan
Pengawas Internal. Bagian Kesepuluh
Tata Kerja. Bagian Kesebelas
Hubungan Kerja. BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Manusia Paragraf 1
Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Paragraf 2
Sumber Daya Manusia. Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi. Bagian Ketiga
Disiplin Pegawai. Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL. BAB VII
TARIF LAYANAN. BAB VIII
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pendapatan Bagian Kedua Biaya. BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu Perencanaan Bagian Kedua
Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran. BAB X
KERJA SAMA. BAB XI
PENGELOLAAN BARANG. BAB XII
SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN. BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN. BAB XIV
PENATAUSAHAAN. BAB XV
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Akuntansi Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban. BAB XVI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN. BAB XVII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH. BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pembinaan Bagian Kedua
Pengawasan BAB XIX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA. BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN. BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan, perlu mengatur tentang pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
b. bahwa sesuai dengan kethentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten Semarang omor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retriusi diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP nomor 12 Tahun 2019, permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pemungutan retribusi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), Dan bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertam (Puskesmas), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur Penyelengaraanya, Sehingga berdasakan pertimbangan, Maka pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Umum, Pemanfaatan Dana, Jasa Pelayanan Kesehatan, Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Dana Sisa Kapitasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 64 Tahun 2018
PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2019 dan Nawacita Jokowi-JK Program Prioritas Pemerintahan Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang mengharuskan adanya universal akses untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019, maka perlu menetapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif; Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total; Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total; Pengelolaan Pengetahuan; Pembiayaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pengembangan Rencana Kerja dan Indikator; Peran dan Tanggung Jawab; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 64 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta Kota Tegal Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan
kesehatan dan sebagai tanggung jawab bersama
Pemerintah Kota Tegal dengan masyarakat serta guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tegal
perlu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Semesta Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Semesta Kota Tegal Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 ; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, kebijakan operasional, organisasi jaminan kesehatan masyarakat semesta, kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat semesta, pelayanan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat semesta, pendanaan jaminan kesehatan masyarakat semesta, pelaporan, penanganan keluhan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
