a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,maka Peraturan Daerah mengenai Kerja Sama Desa harus disesuaikan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 68 Tahun 1999, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomr 72 Tahun 2005 dan PP Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kerjasama desa, ruang lingkup dan bentuk kerja sama desa, pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan, tenggang waktu, pembiayaan, pembinaan dan pengawasam. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa meliputi ruang lingkup, penyewaan tanah, penyelenggaraan lelang penyewaan tanah, hak, kewajiban dan larangan penyewa tanah, serta pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang berupa tanah bengkok/bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah Pertanian yang Berasal dari Tanah Bengkok/Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 23A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2000
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari perlu diubah
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; dan Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 2, setelah Bagian Kelima pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian keenam, diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Terdiri dari 56 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi No. 21 Tahun 2012
PERDA Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik Dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Bali, perlu
memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali,
melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa
Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara);
b. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan
landasan hukum berupa Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Program/Kegiatan Gerakan
Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu
Mandara) di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012
Pasal 5 Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan, pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, serta terjadinya penambahan jumlah satuan pendidikan dan penambahan jumlah guru sebagai sasaran tenaga fungsional Pengawas Sekolah, maka perlu melakukan perubahan atas Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri D Nomor 2), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3, 2. Ketentuan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
53 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2018
kepala desa - pemilihan - pemungutan dan penghitungan suara
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
