Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah seeara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah Kabupaten Lahat menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan.
Agar Program Jaminan Persalinan tersebut tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 71 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan dana jaminan persalinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dun bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran. Diatur tentang sasaran dan tujuan, penyelenggaraan jampersal, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan GUbernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2017/NO.20
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No. 15 Tahun 2004 ;5.UU No. 25 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005
;8.PP No. 8 Tahun 2008 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006;10.PMDN No.54 Tahun 2010;11.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;12.Perda Prov Banten No.4 Tahun 2012;13.PerGub Banten No.80 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.perencanaan dan penggangaran;4.pelaksanaan
;5.penatausahaan;6.pemantauan dan evaluasi;7.pelaporan dan pertanggung jawaban;8.ketentuan lain lain ;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang Untuk Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka tercapainya efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD Kab Kepahiang serta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA srta DPA SKPD TA 2017
Materi pokok yang diatur: standar biaya tahu anggaran 2017 terdiri atas:
a. standar biaya masukan TA 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi
b. standar biaya masukan TA 2017 yang bersfungsi sebagai estimasi yang merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui sidesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan
c. standar biaya masukan TA 2017 yang berfungsi sebagai prosentase komponen biaya pembangunan klasifikasi sederhana TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
57 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 72 Tahun 2018 ttg Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa guna menindaklanjuti Surat Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul Nomor 050/1613 tanggal 26 April 2019
tentang Usulan Perubahan Peraturan Bupati Penjabaran
APBD TA 2019; Surat Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Nomor 900/105 tanggal 16 April
2019 tentang Permohonan Penambahan Anggaran
Mendahului Perubahan APBD TA 2019; Surat Kepala
Dinas Kebudayaan Nomor 050/262 tanggal 29 April 2019
tentang Permohonan Pergeseran Mendahului Perubahan
APBD 2019; Surat Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Nomor 900/305 tanggal 30 April 2019
tentang Permohonan Perubahan Perbup Penjabaran APBD
2019; Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/2250.a tanggal
30 April 2019 tentang Permohonan Pergeseran Belanja
Mendahului Perubahan APBD TA 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10
Tahun 2018, eraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018.
Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ke-13 (Ketiga Belas) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2OL9 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ke-13 (Ketiga
Belas) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat D
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O16, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2O17, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2O19
terdiri dari 8 Pasal dan 6 bab, yaitu KETENTUAN UMUM , PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KE-13 (KETIGA BELAS) , PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KE.13 (KETIGA BELAS), PENGENDALIAN INTERNAL , PENDANAAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KE-13 (KETIGA BELAS) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH BUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 .
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 56 TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 61 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 020 Tahun 2015
PEDOMAN - PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA - KABUPATEN - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 020, BD.2015/NO.020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan,diperlukan peningkatan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan
Dasar Hukum dalam peraturani ini adalah : UU No 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004 sebagaiman beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain adalah : Pengalokasiaan keuangan ADD,Penggunaan Keuangan ADD,Pengelolaan ADD,Penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten /Kota tentang ADD,Pembinaan dan Pengawasan ADD,Kerugian keuangan ADD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Agar penatausahaan dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip
pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya
pengaturan belanja tidak terduga dan berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan
162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Bupati menetapkan pemberian dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta
pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan
dalam keadaan darurat, tanggap darurat dan
keperluan mendesak.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.4 Tahun 1984; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; dan, Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria, Penganggaran, Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sehingga perlu menyusun pedoman pengelolaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Ditetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten madiun;
3. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
4. Penggaran Belanja Tidak Terduga;
5. Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
6. Pernyataan Status Bencana dan Keadaan Darurat;
7. Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
9. pengawasan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
