Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 - 2021
ABSTRAK:
bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kepariwisataan perlu adanya suatu perencanaan yang akan menjadi tolak ukur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasa19 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka perlu dibuat pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Tahun 2019-2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 - 2021, DENGAN SISTEMTIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
3. PRINSIP PENGEMBANGAN VISI DAN MISI
4. TUJUAN DAN SASARAN
5. STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
6. RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
7. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
8. PENDANAAN
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan berupa Rencana Keja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya bencana
alam yang sewaktu-waktu diperkirakan akan terjadi dan
yang tidak akan terjadi serta agar dapat dilaksanakan
secara sistematis, terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh, maka dibutuhkan pedoman penyusunan
rencana penanggulangan bencana sebagai acuan dalam
penanganan bencana di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bab IV Sistematika Penanggulangan Bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
118 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Kerja Pemda.
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendikbud No. 32 Tahun 2018, Permendagri No. 100 Tahun 2018, Permenkes No. 4 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Perda Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2006, Perda Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2006, Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bukittinggi No. 4 Tahun 2016, Perda Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Sistematika RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
992 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Jepara maka
perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2022.
85 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 31 Tahun 2008
RENCANA - PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) - DAERAH KAB. - OKUT TAHUN 2005-2025
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2008/NO.31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kab. OKUT tahun 2005-2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin intergrasi,Sikronisasi dan sinergi baik antara ruang antara waktu antara fungsi pemerintah di perlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh tahun
pasal 13 ayat (2) undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan jangka panjang yang di tetapkan dengan peraturan daerah
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 10 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;PP No 56 Tahun 2001;PP No 58 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 40 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;PP No 8 Tahun 2008;PP NO 26 Tahun 2008;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 14 Tahun 2006;Perda No 17 Tahun 2007
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain : dalam pelaksanaan RPJP daerah Tahun 2005-2025 perlu di jabarkan ke dalam RPJM daerah untuk jangka waktu setiap 5 Tahun dan di tetapkan dengan Peratuaran Daerah sendiri
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan program Desa Mandiri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP NO.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahu 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.66 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2011.
Maksud pelaksanaan program Desa Mandiri adalah : a. meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan; b. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan; dan c. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Program Desa Mandiri bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD ke Desa/Kelurahan sebagai tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan. Prinsip kebijakan program Desa Mandiri adalah : a. pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan; b. pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa/Kelurahan; dan c. memberikan arah kepada SKPD untuk percepatan terwujudnya Desa Mandiri. Sasaran Program Desa Mandiri meliputi : a. meningkatnya kualitas SDM; b. meningkatnya ketahanan/kemandirian pangan; c. meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan aparatur Desa/Kelurahan; d. meningkatnya daya beli/daya saing Desa/Kelurahan; dan e. meningkatnya ketersediaan infrastruktur. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dengan
memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan perubahan asumsi kerangka makro daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015; bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; .Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2013; .Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; 7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentangg Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 Dengan Sistematika; Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
