PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 439, BD.2006/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan
dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di
Kantor Pelayanan Terpadu , maka perlu dibentuk Tim Teknis
Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor -10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun
2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pembentukan tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2006.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 435, BD.2006/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pada Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan
Sandar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut diatur dan ditetalkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2006.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 433, BD.2006/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan
dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di
Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
di bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan kepada kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2006.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 432 Tahun 2006
penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 432, bd.2006/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja
Kantor Pelayanan Terpadu dan kelancaran penyelenggaraan
pelayanan, maka perlu menyusun penjabaran tugas dan fungsi jabatan
struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2006.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 222 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2006/No. 15 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung tertib administrasi di
bidang perijinan pemakaian tanah pengairan,
dipandang perlu diatur Izin Pemakaian Tanah
Pengairan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tata cara permohonan izin;jangka waktu berakhirnya izin; kewajiban dan larangan; pencabutan izin; dan pelaksanan izin pemakaian tanah pengairan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Pati dalam menjangkau pelayanan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pati perlu memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur mengenai pembebesan retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat. Adapun Sasaran pemberian pembebasan Retribusi adalah penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga dan belum masuk sebagai peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kesehatan Miskin Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan lainnya. Sedangkan penduduk yang tidak mendapatkan pembebasan adalah penduduk yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan baik sebagai Pegawai
Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia beserta para pensiunannya serta Peserta Asuransi Kesehatan Sosial Tenaga Kerja; masyarakat Miskin yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan khusus masyarakat miskin; jaminan pelayanan kesehatan lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang transparan dan akuntabel serta efektif, perlu disusun Standar Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 TAhun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 TAhun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten NOmor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004
PERBUP ini ditetapkan dengan maksud agar Standar Pelayanan Publik ada DInas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati supaya penyelenggaraan pelayanan dapat diberikan secara efisien dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2006.
112 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2006/26 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
