PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/No. 225
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (bos) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menghindari permasalaan hukum yang timbul dikemudian hari perlu membentuk Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungiawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
Undang-Undang Nommor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nommor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
46
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD TAHUN 2019/ NO.25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan perjalan dinas yang lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Aggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III PERJALANAN DINAS
BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BABV PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
BAB VI BIAYA DAN WAKTU PERJALANAN DINAS
BAB VII PENYELENGGARA DIKLAT /BIMTEK
BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAB IX LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
BABX PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2020/ No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pergub jateng No 54 Tahun 2018 maka PErbup Jepara No 61 Tahun 2020 peru disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PErgub Jateng No 19 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan Pergub Jateng No 54 Tahun 2018; Perbup Jepara No 61 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Jepara No 61 Tahun 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
Ketentuan Pasal 5 diubah
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan standar
usaha hotel untuk menunjang usaha pariwisata, perlu
dibentuk pedoman penyelenggaraan usaha hotel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha
Hotel.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentangKemitraan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3718 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan
Kesehatan Hotel;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
peraturan ini mengenai pedoman penyelenggaraan usaha hotel. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; ruang lingkup , maksud dan tujuan ; penggolongan kelas ; sertifikasi ; kerjasama kemitraan ; pembinaan dan pengawasan ; sanksi ; ketentuan lain-lain ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
penatausahaan dokumen administrasi pembayaran belanja dan pembiayaan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumentasi Administrasi Pembayaran Belanja dan Pembiayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai penatausahaan dokumen administrasi pembayaran belanja dan pembiayaan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikeaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Petunjuk teknis kelengkapan dan pelaksanaan penatausahaan dokumen administrasi pembayaran belanja
dan pembiayaan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak termasuk dana-dana yang dikelola langsung oleh SKPD/sub unit SKPD yang penerimaan dan pengeluarannya tidak melalui Kas Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
113
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017
Perka LAN No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Perka LAN No. 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satpol Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Parnong Praja,
Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Parnong
Praja;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 Di Sulawesi.
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Diprovinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Organisasi Republik
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 ten tang Standar Operasional Prosedur Polisi
Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
15 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
BAB IV PENDANAAN,
BABV PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
64 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
daerah yang baik diperlukan pelaksanaan kegiatan
yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan,
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan
penatausahaan anggaran dan/atau keuangan
dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, Asas Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Administrasi Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
135 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dokumen dan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menyusun suatu pedoman dalam pengelolaan data kepegawaian;
b. bahwa untuk tersedianya informasi kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, faktual, dan berkesinambungan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2015.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
1. Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19) perlu adanya pembiayaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pesawaran;
2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020, perlu direvisi;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
Ketentauan Pasal 2 diubah, ditambahkan 1 ayat dan angka XXIII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
