Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dinyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perutidang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Fembagian dan Fenetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahu Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Fembagian dan Fenetapan Rincan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang. yang terdiri dari:
1) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2) Ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3) Ketentuan Persyaratan Galon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa;
4) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa;
5) Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
6) Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
7) Penyelesaian Permasalahan atas Hasil Pemungutan Suara Pemitihan Kepala Desa; dan
8) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dari sumber APBD Kabupaten Katingan.
b. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari:
1) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2) Ketentuan Panitia Pemilihan KepalaDesa;
3) Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Desa;
4) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa; "
5) Tahapan Kegiatan Pemilihan KepalaDesa; "
6) Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
7) Penyelesaian Permasalahan atas Pemilihan Kepala Desa.
c. Ketentuan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa
Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam situasi pandemi COVID-19;
d. Ketentuan pemberian sanksi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
e. Pelantikan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak dan/atau hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2019
tata - cara - pembagian - dan - penyaluran - dana - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2019/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2-18; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permen Des Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permen Des Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 193 /PMK.07/2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 44 Tahu 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Perhitungan Pembagian Dan Penetapan, Mekanisme Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa Penglolaan Keuangan Dan pelaporan, Pembantuan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
29 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 1983
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.1983/Seri.- No.-
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Pasar Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
ABSTRAK:
Bahwa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga banyak desa yang telah memiliki pasar desa sebagai salah satu sumber keuangan Pemerintah Desa yang belum seragam pengelolaannya; Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan keuangan pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pasar-pasar desa dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan yang seragam; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan pasar-pasar desa dalam bentuk peraturan daerah;
Undang-undang nomor 5 1974; Undang-undang nomor 13/ Drt tahun 1957; Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember
1958; Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1979 tanggal 20 Juni 1979;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perijinan mendirikan pasar, pengelolaan dan kewajiban, retribusi dan karcis pasar, pembagian pendapatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1983.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah dan Dana Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur beberapa perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, yaitu: mengubah ketentuan Pasal 9 dan Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor (678).
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/ PMK.07/ 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2008
3. UU Nomor 06 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 43 Tahun 2014
6. PP Nomor 60 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006
a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,maka Peraturan Daerah mengenai Kerja Sama Desa harus disesuaikan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 68 Tahun 1999, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomr 72 Tahun 2005 dan PP Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kerjasama desa, ruang lingkup dan bentuk kerja sama desa, pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan, tenggang waktu, pembiayaan, pembinaan dan pengawasam. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2000
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari perlu diubah
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; dan Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 2, setelah Bagian Kelima pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian keenam, diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Terdiri dari 56 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Bali, perlu
memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali,
melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa
Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara);
b. bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan
landasan hukum berupa Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Program/Kegiatan Gerakan
Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu
Mandara) di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012
Pasal 5 Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
