Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2018
PERBUP Kab. Rembang No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
PERBUP Kab. Rembang No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan desa dan kemampuan keuangan daerah perlu menyesuaikan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 9 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No 11 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 36 Tahun 2015; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4, perubahan pada Pasal 5,, perubahan pada Pasal 6, penyisipan Pasal 5A, dan perubahan pada Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Minut 2018/No21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara TA 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kab/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota. Sehingga perlu menetapkan Perbup Minahasa Utara tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Minahasa Utara kepada Desa TA 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Perda Kab.Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi, penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi perubahan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi. Besaran pagu bagi hasil daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara dan Besaran pagu bagi hasil retribusi daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 15 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara TA 2017 (Berita Daerah Kab. Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 halaman (terdiri dari 6 halaman batang tubuh (7 pasal) dan 6 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2019
petunjuk teknis tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdesa) dan rencana kerja pemerintah desa (rkpdesa)
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menegah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.2 Tahun 2015; Perda Kab Bone Bolango No.5 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) termasuk didalamnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA), Pembinaan Dan Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Terdiri dari 64 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2016
PELAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENGOWA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 10);.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 ).
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. PENJARINGAN
4. PENYARINGAN
5. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
6. SANKSI BAGI PERANGKAT DESA
7. KLARIFIKASI STATUS PERANGKAT DE.SA ATAS SUATU TINDAK
PIDANA
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2016.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.72 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 6 (Enam) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
Lamp I
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2022
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/NO. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanatkan dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP RI No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017; PERDA Kab Labusel No. 9 Tahun 2016 PERDA Kab Labusel No. 1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pemerintahan, kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 21 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Hasi] penambahan jenis kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 33 Tahun 2010
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
