Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Yang Terlambat Lebih Dari 1 (Satu) Tahun
ABSTRAK:
bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor.23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya berkaitan
dengan pengaturan pencatatan kelahiran, telah diterbitkan kebijakan
dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat No 472.11/5111/SJ Tanggal 28 Desember 2010; bahwa untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta
kelahiran dan untuk mempercepat pencapaian Renstra Nasional 2011
semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, maka diperlukan dispensasi
pencatatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa
penetapan pengadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Yang Terlambat Lebih Dari 1 (Satu ) Tahun;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan walikota ini mengatur tentang peraturan walikota (perwali) tentang dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari i (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD 2011/3 Seri A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan Sebelum Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Untuk Bulan Februari di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka
dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa
yang terjangkau dan berk:ualitas, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik; bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai
tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat
menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait
dengan Pengadaan Barang/Jasa di lingk:ungan Pemerintah Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor l Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, swakelola, dokumen kontrak, serah terima pekerjaan, pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2010 dicabut.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2011
KesehatanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan,Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masalah gizi maka diperlukan penanganan masalah gizi secara komprehensif; bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu pengaturan tentang pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 714 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas RPG; Organisasi; Pendistribusian Tugas; Tim Pembinda RPG; Sumber Dana; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Sukabumi No. 28 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011
Perwali Kota Bogor No. 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
