Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Pati, maka perlu memberikan subsidi harga terhadap harga jual Kebutuhan Pokok Masyarakat yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam kegiatan Pasar Murah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam kegiatan Pasar Murah yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Dana Subsidi; Jenis, Jumlah, dan Besaran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat; Mekanisme Pendistribusian; Tim Pelaksana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. bahwa Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Q angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
c. bahwa guna pengaturan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan
- Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pendataan Usaha Mikro
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pembiayaan
- Produksi dan Produktivitas
- Kemitraan dan Jejaring Usaha
- Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi
- Pemasaran
- Dukungan Kelembagaan Usaha Mikro
- Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro
- Sanksi Administrasi
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan; bahwa dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan ketersediaan biaya yang terstruktur, terukur dan terpadu dari berbagai sumber; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; 11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata; 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; 16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata; 20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran; 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Solus Per Aqua; 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Jenis Usaha Pariwisata - Tanda Daftar Usaha Pariwisata - Penyekenggaraan Usaha Pariwisata - Waktu Operasional Usaha Pariwisata - Kewajiban dan Larangan Pengusaha Pariwisata - Peran Serta Masyarakat - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian - Sanksi Administrasi - Ketentuan Lain-Lain - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
ABSTRAK:
dengan semakin maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan salah satu ciri khas perkotaan, serta dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Lampung Tengah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan didalam berusaha serta saling menguntungkan
UU No.28 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.07 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 1996; PP No.44 Tahun 1997; Perpres No.112 Tahun 2007; Permendag No.16/M-DAG/PER/2006; Permendag No.36/M-DAG/PER/9-2007; Permendag No.37/M-DAG/PER/9-2007; Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013; Permendag No.56/M-DAG/PER/9/2014; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.01 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.07 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.01 Tahun 2013; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.05 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang persyaratan perizinan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, prosedur, tata cara dan persyaratan izin usaha, kewajiban dan larangan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan pada jajaran pemerintah kebupaten Kepahiang serta memperjelas prosedur, tata cara dan proses dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan cadangan pangan di kabupaten Kepahiang dan karena beberapa ketentuan pada Perbup Kepahiang Nomor 15/2014 terjadi beberapa perubahan dan penambahan.
Dasar Hukum Peraturan adalah: UU 7/1996; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; UU 23/2004; PP 68/2002; PP 58/2005; PP 79/2005; Instruksi Presiden 5/2011; dan Perda Kab Kepahiang 13/2016
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah:
1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf b dan c diubah
2. ketentuan pada Bab IV diubah judul, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah
3. ketentuan Bab V diubah judul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2017
penghentian - sementara - penerbitan - izin - usaha - toko - modern - untuk - minimarket
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2017/63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN UNTUK MINIMARKET
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka perlu membentuk Perbup tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin usaha Minimarker.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa akli terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permen Perdayagunaan No. 53/M-DAG/PER/9/2012; Permen Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2012; Permen Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013; Permen Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Ka Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2014; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbu Bogor No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penghentian Sementara,Pengawasan Dan Pengendalian Seta Penertiban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda Kab Grobogan No 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Perbup tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2008; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; Permendagri No 41 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 16 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, lokasi tempat usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF TAHAP KEDUA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur untuk program
peningkatan ekonomi produktif masyarakat perlu melakukan kegiatan untuk menunjang proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Produktif Tahap Kedua Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 9);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 7 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 7
Nomor 58);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas dan tujuan (Program Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif)
3. Program, Kegiatan dan sasaran;
4. Pelaksanaan Program;
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
