Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan berdomilisi di Daerah; b. bukan Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa; c. terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga mengalami kesulitan berusaha dan rentan terhadap resiko ekonomi; d. bidang usahanya meliputi: 1. perdagangan; 2. perindustrian; 3. pertanian; 4. peternakan; 5. perikanan; 6. pariwisata; 7. transportasi; 8. kebudayaan; dan 9. jasa. e. usaha sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Oktober 2020 dibuktikan dengan foto kopi izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah; f. untuk penerima bantuan berupa kelompok telah mendapatkan pengesahan atau penetapan kelompok dari Perangkat Daerah Pembina; dan g. untuk anggota kelompok yang telah mengajukan bantuan stimulus ekonomi, tidak dapat mengajukan kembali secara perorangan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat