Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 144, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis lnspektorat Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 -2026 ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Inspektorat Purworejo tahun 2021-2026 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 118 Tahun 2021
PEDOMAN - SISTEM PENANGANAN PENGADUAN - WHISTLE BLOWER SYSTEM - PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2021/No.112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa gu.na mewujudkan perryelenggaraan Negara yang
baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi,
dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor O8/M.PAN-RB/O6/2012 tanggal 29
Ju:ni 2Ol2 perihal Sistem Penanganan Pengaduan
(Whis'tle Blouter Sgstem) di Lingkungan Kementerian(
kmbaga dan Pemerinta-h Daerah, serta mendorong
peran serta Aparatur Sipil Negara dala:n upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mu si Rawas
Utara, perlu dilakukan penanganan atas setiap
pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan
pelanggaran
Dasar hukuim dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20
Tahun 2001 ;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 6 Tahun 1988;PP No 79 Tahu 2005;PP No 60 Tahun 2008;PP No 12 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;PP No 94 Tahun 2021;Perpres No 55 Tahun 2012;Perpres No 87 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negana
dan Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2Ol9;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No
Tahun 2019;Perbup No 67 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali teral<hir dengan Perbup No 102 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai PEDOMAN
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MHISTLE
BLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMUSI RAWAS UTARA,KETENTUANUMUM,MAKSUD DANTUJUAN,LINGKUP DAN BATASAN,SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN,HAK DAN KEWA.JIBAN,TINDAK I-ANJUT,PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN,PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah guna kelancaran dan
ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu mengatur sistem akuntansi Pemerintah
Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sudah
tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 104 Tahun 2021
TATA - CARA - PENGENAAN - SANKSI - ADMINISTRATIF - PENGUMPULAN - LIMBAH - BAHAN - BERBAHAYA - DAN - BERACUN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 101, BD 2021/No.101
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
ABSTRAK:
Bahwa untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu tata cara pengenaan sanksi administratif pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 22 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen LHK No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi Ketentuan umum, Kewajiban dan lapangan pengumpul limbah B3, Jenis sanksi administratif, Tata cara pengenaan sanksi administratif, Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif, Pencabutan keputusan sanksi administratif, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab Tahun 2022, maka dipandang perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beijalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 95 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman atas suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah di instansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
91 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital by Laws)
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit atau
yang mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis dan
kelompok jabatan fungsional maka perlu menyusun
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
bahwa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peraturan Internal Korporasi (Corporate by Laws), Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff by Laws), Kerja Sama Operasional, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Penilaian Kinerja dan Peraturan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
