Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2020

Penyelenggara Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 8 (1) Kepala melalui Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan Program dan Kegiatan; b. administrasi keuangan dan aset; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengarahan; b. supervisi; dan c. bimbingan teknis.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

22 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2020

Tanggal Berlaku

30 Desember 2020

Sumber

BN 2020 (1742): 10 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

Halaman ini telah diakses 178 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN_PERPUSNAS_NO_10_TAHUN_2020_PENYELENGGARAAN_DEKONSENTRASI_BID_PERPUSTAKAAN_TA_2021 (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI - BIDANG PERPUSTAKAAN - TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 10, BN 2020 (1742): 10 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Penyelenggara Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	Bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui dekonsentrasi. Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; PMK No. 156/PMK.07/2008; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. Pasal 8 (1) Kepala melalui Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan Program dan Kegiatan; b. administrasi keuangan dan aset; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengarahan; b. supervisi; dan c. bimbingan teknis.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Lampiran File; 37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521