Harga Jual Obat Pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2007/No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Harga Jual Obat Pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan terjangkaunya harga obat-obatan bagi masyarakat pada apotik RSUD andi djemma masamba, maka dipandang perlu menetapkan kembali harga jual obat apotik RSUD andi djemma masamba;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara republik indionesia nomor 3826);
2. undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II luwu utara (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 47, tambahan lembran negara republik indoneisa nomor 3826);
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
4. undang-undang nomor 32 tahn 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentanhg perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 4548);
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lemabaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
6. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 4456);
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya (lembaran negara republik indoensia tahun 1991 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 3456);
8. peraturtan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerinatahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737);
9. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 53 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten luwu utara sebagai daerah otonomi (lembaran daerah kabupaten luwu tahun 2000 nomor 82);
10. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 04 tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum (lembaran daerah kabupaten luwu tahun 2003 nomor 05);
pasal 1 : keuntungan obat
pasal 2 : keuntungan obat sebesar 25%
pasal 3 : pendistribusian jasa
pasal 4 : dengan ditetapkannya peraturan ini
pasal 5 : peraturan bupati ini dinyatakan mulai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2007.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2007
Alokasi Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Dari PT. Askes (Persero) Pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2007/No.03
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Dari PT. Askes (Persero) Pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta AKSES (Persero) dan keluarganya pada RSUD andi djemma masamba, terdapat penerimaan jasa sarana dan kasa pelayanan dari pt. akses (persero)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ( lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3495);
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286;
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran negra republik indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara rep[ublik indonesia nomor 4548);
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
5. undang-undang nomor 40 tahun 2005 tentang sistem jaminan sosial nasional ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4456);
6. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pengawai negeri sipil, penerimaan pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya ( lembaran negara republik indonesia tahun 1991 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3456);
7. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebgai daerah otonom ( lembaran negara republik indonesia nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3952);
8. keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 616.a/menkes/skb/vi/2004 nomor 155 a tahun 2004 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta akses (persero) dan anggota keluarganya di puskesmas dan rumah sakit daerah;
9. keputusan menteri kesehatan nomor 1241/menkes/sk/xi/2004 tentang penugasan pt akses (persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin;
10. keputusan menteri kesehatan nomor 477/menkes/sk/iv/2004 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta pt.akses (persero) dan anggota keluarganya di rumah sakit vertikal
11. keputusan menteri kesehatan nomor 332/menkes/sk/v/2006 tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemelirahaan kesehatan masyarakat miskin tahun 2006;
12. peraturan daerah kebupaten luwu utara nomor 53 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten luwu utara sebagai daerah otonomi (lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2000 nomor 82);
13. peraturan daerah kebupaten luwu utara nomor 04 tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum(lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2003 nomor 05);
pasal 1 : kasa pelayanan rawat jalan
pasal 2 : jasa tindalan
pasal 3 : jasa sarana
pasal 4 : jasa sarana tindakan
pasal 5 : rendistribusian jasa
pasal 6 : dengan ditetapkannya
pasal 7 : peraturan bupati ini berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2007/No.4 Seri E Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan VIP dan VVIP Di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo telah membuka pelayanan kesehatan VIP dan WIP; bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo; bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut akan diatur labih lanjut oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan VIP dan WIP di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SKA/1/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 96/MENKES/SE/I/1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8
Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 8 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Pemeliharaan Dan Perawatan Kesehatan, Tunjangan Cacat Dan Uang Duka Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Beserta Anggota Keluarga
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 huruf c, bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka; Untuk maksud diatas, perlu menetakan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 1992; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.7 Tahun 1987; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2005; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.32 Tahun 2002; Perda Kukar No.16 Tahun 2006.
Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan meliputi: a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kehamilan; e. Penunjang diagnostik; f. Pelayanan Khusus g. Pelayanan gawat darurat. Tunjangan Cacat meliputi; a. Tunjangan Sementara Tidak Mampu bekerja, b. Tunjangan cacat sebagian; c. Tunjang Cacat Total.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2007.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 490 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 490 A, BD.2016/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata
Laboratorium Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/2/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi
Jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan
Kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 494 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 494 A, BD.2006/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Sanitarian Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaantugas Jabatan FungsionalSanitarian
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian
tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Sanitarian Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 3 2 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19/KEP/M.PAN/l1/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional sanitarian kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 496 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 496 A, BD.2006/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Nutrisionis Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Nutrisionis
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian
tugas dan tungsi Jabatan Fungsional Nutrisionis Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
23/KEP/M.PAN/4/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional nutrisionis kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 489 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 489 A, BD.2006/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Adiministrator Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu disusun uraian tugas dan iungsi Jabatan Fungsional
Administrator Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
42/KEP/M.PAN/12/2000; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/Menkes dan
Kesos/SKB/m/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19/Menkes/SK/l/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional administrator kesehatan kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 471 Tahun 2006
TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 471, BD.2006/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur Tata Cara Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah apotek sukowati untuk pemerintah kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
