Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo Gandung
ABSTRAK:
bahwa untuk melestarikan budaya Lampung Utara serta
kearifan lokalnya, maka diperlukan lembaga demokrasi
dalam penyelenggaraan sistem dan tatanan kehidupan
masyarakat Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.39 Tahun 2007, Permendagri No.52 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.13 Tahun 2000, PERDA No.3 Tahun 2018
Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang
Perwatin Lappung Pepadun Kutobumi Tigo
Gandung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat, perlu peningkatan peran Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dibutuhkan pedoman pengaturan yang sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan undangan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta menampung kondisi khusus Daerah, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, LKD, HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan
keterbukaan inforrnasi publik sebagai sarana dalam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalarn
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan
dokumentasi;
b. bahwa untuk tersedianya inforrnasi yang dapat
dipertanggung jawabkan perlu adanya pedoman untuk
mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Kolaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu Menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Inforrnasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Inforrnasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5243), Sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Kearsipan;
10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri;
11.Peraturan Mentri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalarn
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Mentri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB V
PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB VI
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BAB VII
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembangunan desa guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
perlu pembangunan sarana dan prasarana pemerintah
desa yang memadai berdasarkan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk
mendukung pembangunan sarana dan prasarana pemerintah
desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten
Purworejo akan memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus
kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana dan
prasarana Pemerintah Desa; bahwa untuk memberikan dasar
hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan
pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan BAB II
huruf D angka 5 huruf d angka 6) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan
mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip, Asas dan Ruang Lingkup, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2023
PERWALI Kota Sungai Penuh No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU no 2 Tahun 2022; UU No 1 Tahun 2023; PP No 109 Tahun 2000; PP No 55 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2018; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 84 Tahun 2022; Perda No 7 Tahun 2022.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2023
tata cara-penggunaan dan penyelenggaraan-kartu kredit pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2023/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 4 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 260 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelengaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, penggunaan KKPD, pengelola KKPD, UP KKPD, pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, biaya penggunaan KKPD, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
39 hlm, Lampiran : 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 35 Tahun 2023
perjalanan - dinas - dalam - luar - negeri - PEDOMAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2023/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Perbup Paser No. 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Paser No. 10 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang diubah adalah: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
30 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, ASB dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2019 dicabut.
51 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
