Permendag No. 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Mengubah :
Permendag No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag No. 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Permendag No. 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 13, BN.2022/No.323, http://jdih.kemendag.go.id/: 4 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAKOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ESELON III, JABATAN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
ABSTRAK:
- Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Satuan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, serta untuk lebih menjamin terselenggaranya pemerintahan yang objektif, akuntabel, serta menjamin kualitas pejabat sesuai kompetensi bidangnya masingmasing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- Untuk dapat mengangkat pejabat, perlu dibangun suatu sistem yang secara terbuka dapat diikuti setiap pegawai yang
memenuhi persyaratan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014;
- Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22/5992/SJ
Peraturan ini mengatur tentang perubahan syarat PNS untuk dapat mengikuti seleksi terbuka Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
5 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kelurahan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Kelurahan Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 164 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kelurahan Kabupaten Karanganyar dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pertanian NO. 13, BN 2021/ NO 427 ; PERATURAN.GO.ID; 15 HLM
Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mernenuhi kompetensi, kualifikasi
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain
yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama sesuai dengan arnanat Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Peraturan
Pernerintah 11 Tahun 2017, rnaka perlu dilakukan
pengatu ran tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama secara terbuka dan kompetitif;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
l . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 82, Tambahan Lernbaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6389};
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu n 2010 Nom01· .5135).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambanan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
!5258);
8. Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pernerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuri 2005 Nornor 165, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik I nclonesia Nomor 4539);
9. Pcraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor
6477);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nornor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian .Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
14. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7
Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1238};
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organiasasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PRINSIP,
BAB III PERSlAPAN SELEKSI,
BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI,
BAB V PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
BAB Vl PEMBIAYAAN,
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
41 Halaman
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 13, BN.2017/NO.1178, bkn.go.id : 4 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
