Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2017

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perpres Nomor 107 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1961

Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Keppres No 108 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perpres Nomor 113 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Rincian - Anggaran - Pendapatan - Belanja - Negara - Tahun Anggaran - 2021 - APBN

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 113, LN.2020/No.266, jdih.setneg.go.id : 10 hlm

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai rincian APBN TA 2021 yang terdiri atas rincian: a) anggaran Pendapatan Negara; b) anggaran Belanja Negara; dan c) Pembiayaan Anggaran. Rincian anggaran Pendapatan Negara terdiri atas rincian Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan negara Bukan Pajak. Rincian anggaran Belanja Negara terdiri atas anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres ini. Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau pengubahan kementerian negara/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 116 Tahun 2000

Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_116 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1961

Mengikutsertakan Dewan Pembangunan Pembantu Presiden Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pembangunan

APBN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 123 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perpres Nomor 123 Tahun2020.pdf

Abstrak

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - DAK - Fisik - Tahun Anggaran - 2021

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 123, LN.2020/No.309, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2021. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran: 160 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 124 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

APBD APBN Kependudukan dan Perkawinan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Mengubah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Download :
PERMENDAGRI Nomor 124 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 2000

Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_125 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Rincian - Anggaran - Pendapatan - Belanja Negara - Tahun Anggaran 2023 - apbn

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 130, LN.2022/No.215, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara; dan Pembiayaan Anggaran. Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Lampiran file 6 berkas.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.