Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Se-Kecamatan Bangli Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se-Kecamatan Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012;
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE-KECAMATAN BANGLI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2012.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Di Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Dalam upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemarnpuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan, kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repunlik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repunlik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Di Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020
PENETAPAN, - PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS DESA SUNGAI RENGIT - KECAMATAN - TALANG KELAPA - KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
dasar pertimbangan dalamperaturan ini adalah : melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa sunga rengit kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin
dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagamana telah beberapa kal diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014; sebagaimana teah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagai mana telah beberapa kali dubah terakhr dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda No 11 Tahun 201; Perbup No 185 Tahun 2016
Mater pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan Umum ,peta batas desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Desa TA 2019 yang dibayarkan pada TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 235.653.897.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Millar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah] sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dalam penyerapannya masih terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 1.577.036.800,- (Satu Millar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang belum dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka penyaluran Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Besaran Rincian Dana Desa;
3. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran;
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2016/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan kepastian hukum dalam tata cara penyaluran dan pelaporan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 25 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 (Diubah)
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, telah ditetapkan Dana Desa untuk Kabupaten Ogan Ilir; Dana Desa tersebut perlu dibagi dan ditetapkan rinciannya untuk setiap desa, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 3 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 36 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai rincian dana desa; tata cara penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; serta pertanggungjawaban dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu menyusun pedoman sebagai Petunjuk Teknis Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam rangka penguatan dan pemberdayaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan terdepan secara optimal, efektif dan efisien dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk memberikan pemahaman dan kejelasan bagi seluruh pihak terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2016; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 16 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pembiayaan, pakaian dinas dan atribut, kesejahteraan perangkat desa, nomor induk perangkat desa, pembinaan perangkat desa, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Ketentuan lebih lanjut secara teknis diatur dan ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendes No. 2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 2 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, yang meliputi:
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Tahapan Penetapan
4. Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyelesaian Masalah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan
dan tepat sasaran, serta melaksanakan ketentuan Pasal
35 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa disebutkan bahwa pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APBDes dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
