Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 355 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Paajang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2024; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso
yang berlaku mulai pada saat Peraturan Bupati ini
diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 39 Tahun 2019, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Data; Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak; Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak; Pemanfaatan Data; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum
memiliki jaminan kesehatan dan belum terdaftar sebagai
peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi
fakir miskin. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin
yang belum memiliki jaminan kesehatan dan belum
terdaftar sebagai penerima batuan iuran jaminan
kesehatan bagi fakir miskin, perlu mengatur pelaksanaan
pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Bantuan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2013; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permenkes Nomor 001 Tahun 2012; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Bantuan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Hak dan Kewajiban; Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan; Sistim Rujukan; Pencatatan dan Pelaporan; Pengelolaan Keuangan; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
14 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin pemenuhan Jeni dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permensos No 9 Tahun 2018; PermenPUPR No 29/PRT/M/2018; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permn=endagri No 101 Tahun 2018; Permendagri No 114 Tahun 2018; Permendagri No 121 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal, koordinasi penerapan SPM, pembiayaan, pengendalian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445/Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentangPedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pejabat Pengelola;
Pengangkatan Pejabat Pengelola;
Pemberhentian Pejabat Pengelola;
Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.07 /2020 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016
MENGATUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan ,Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2020/ No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluaraga di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Dalam meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara yang komprehensif melalui Promotif, Preventif, Kuratif dan rehabilitatif, maka perlu dilaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarfa. Agar pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan keluarga dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2007; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2015; Perpres No 72 tahun 2012; Perpres No 2 tahun 2015; Permenkes No 75 tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016; Permenkes No 39 tahun 2016; Permenkes Np 43 Tahun 2016; Permenkes No 19 Tahun 2017; Permenkes No 61 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Perbup Jepara No 18 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 54 Tahun 2020
covid-19 - penerapan disiplin - penegakan hukum - protokol kesehatan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Sragen perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2020 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 54 Tahun 2020
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 105); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142).
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, yang terdiri atas 3 Pasal dari III Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat