Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 10 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semakin
besar; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah maka perlu penyederhanaan dalam proses
penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Tegal
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 1 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 2 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf G nomor 3 halaman 76, perubahan Lampiran Bab X huruf B nomor 3 halaman 101, perubahan Lampiran Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang halaman 158 sampai dengan halaman 159, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan halaman
173 sampai dengan halaman 175, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Hasil Pengadaan/Aset halaman 176 sampai dengan halaman 178.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 diubah.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan PAD yang berasal dari Perusda Pasar Palembang Jaya, sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, perlu meninjau kembali Perwali No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, guna disesuaikan dengan perekonomian saat ini. Pemungutan jasa pengelolaan pasar dimaksudkan untuk membiayai keberadaan pasar antara lain biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan, perlu menetapkan besaran tarif jasa pengelolaan pasar. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis dan tarif jasa pengelolaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
Mencabut Perwali No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Untuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsl kebijakan Lrmum APBD, keadaaan yang menyebebkan pergeseran antar Una organtsasi, antara kegiatan dan antar lents belanja, keadaan yang
menyebabkan stsa Jebel tahun anggaran sebetumnya hams drgunakan untuk bemblayaan data m tahun anggaran begalan, clan kebijakan peraturan pemenntah tainnya maka perk' ddakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;balnya berrlararkan perbmbangan sebagaimana dtmaksud datam hung a, perlu menetarkan dengan Peraturan Wahkota
Undang-Urclang Nomor 12 Tabun 1985;Undang-lindenig Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Homer 30 Tahun 2002;Undane-Undang Nornor 17 Tahun 2003;Undang-Undan0 Nomor 1 Tahun 2004;thidang-Urdang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Urdang Nomor 25 1ahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang-Undang Homer 33 Tabun 2004;UndangUndang Nomor 28 Talmo 2009;Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000;Peraturan Pernerintali Norm( 24 Tahun 2004;Peraturan Penwiintah Namur 23 Tabun 2005;Peraturan Pernenntah Nornor 74 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 7005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talton 2005;Peraturan Penierintah Nomor 57 Tahun 2005;Pandora,' Pernerintah Nomor 58 Tabun ZOOS;Peraturan Perrberintah Nome 65 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tabun 2005;Peraturan Pernenntari Nome 8 Talton 2006;Peraturan liemenntali Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalai Negeri Noma 13 Tahun 2006;Peraturan Menton Dalai Neged Nomor 37 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Dinas Pendidikan,Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Gelanggang Olah Raga (Gelora) Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang IVomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap Yayasan Gelanggang Olah Raga (GELORA) Surakarta; bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas yang menangani pengelolaan (Gelanggang Olah Raga) GELORA Surakarta; bahwa berdasarkan pertirrlbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentaqg Pernbentukan Satuan Tugas Pengelolaan Gelaqggang Olah Raga (GELORA) Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan satuan tugas pengelolaan gelora surakarta, susunan organisasi satuan tugas pengelolaan gelora, tugas, biaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/013/1/2001, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/014/1/2001, Keputusan Wali kota Surakarta IVomor 426.2101 5/1/2001, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 426.2/016/1/2001 dicabut.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayal (5) Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perhitungan nilai sewa
reklame.
1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
4. Peraturan Daerah Kota Kondari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK
BAB III TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
BAB IV PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2011.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
