Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap ASN dalam menjalankan tugasnya serta untuk meninjau kembali ketentuan terkait dengan jam kerja, maka beberapa ketentuan dalam Perbup Grobogan No 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Grobogan perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Grobogan No 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Grobogan;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (6) pada Pasal 7, perubahan ayat (2) Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penghentian, Pengembalian Gaji Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun, Mutasi, Meninggal Dunia, dan Pegawai Negeri Sipil yang Dijatuhi Hukuman
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pembayaran gaji serta agar
tidak terjadi kelebihan pembayaran gaji kepada
pegawai negeri yang pensiun, mutasi, meninggal
dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
pegawai diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 tahun 2005; PP No.53 tahun 2010; PP No.11 tahun 2011; PP No.30 tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017; Perpres No.7 tahun 1977; Perka BKN No.20 Tahun 2011; dan, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, PNS yang Pensiun, PNS yang Mutasi, PNS yang Meninggal Dunia, PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Perda Kab. Mamuju Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 2 Tahun 2017.
Mengatur tentang jenis hak keuangan dan administratif berupa jenis penghasilan, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2017.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk :
- Perbup Mamuju Utara No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Mamuju Utara No. 3 Tahun 2006
- Perbup Mamuju Utara No. 61 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamuju Utara
- Peraturan lainnya sepanjang mengatur dan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mamuju Utara
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 30 Tahun 2018
Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dan memperhatikan kelebihan jam kerja atau bekerja diluar jam kerja bagi Pegawai Pemerintah Lebong. perlu diatur lebih lanjut
UU No. 17 Tahun 2003
UU No 1 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 58 Tahun 2005
Permendagri No 13 Tahun 2006
PMK No. 125 Tahun 2009
Perda Lebong No. 13 Tahun 2010
Perda Lebong No. 1 tahun 2018
Perbup Lebong No 3 Tahun 2018
mekanisme Pemberian Uang Lembur Kepada PNS dan Honorer/Tenaga Kerja kontrak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2001.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 30 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.
Untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bebas KKN diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemkab Mukomuko untuk melaporkan kekayaannya.
Untuk memperkuat komitmen tersebut diperlukan kerjasama sinergis dengan KPK dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan.
Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemkab Mukomuko.
UU No. 28 TAhun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, Perda No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemkab Mukomuko. Dimuat ketentuan umum, penyampaian LHKPN, tim pengelola LHKPN, sanksi, tata cara penjatuhan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Perbup Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Lingkungan Kab Wonogiri;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 24 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permenkeu No 49/PMK.05/2020; Perda Kab Wonogiri No 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian THR, Pembayaran THR, sumber Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Perbup Wonogiri No 32 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang Belum Memiliki Rumah Jabatan atau Rumah Dinas
Mencabut :
PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Yang Belum Memiliki Rumah Jabatan Atau Rumah Dinas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Manajemen
Kinerja serta untuk optimalisasi dalam pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perwali Kota Bontang No.9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Perwali Kota Bontang No.57 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, ayat (2) huruf a Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf g.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
MENGUBAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Kabupaten Ketapang telah dibentuk Tim Percepatan dan Pertimbangan Pembangunan Kabupaten Ketapang yang dibentuk oleh Bupati secara independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dalam mendukung program pembangunan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perda Ketapang No.12 Tahun 2020, Perbup Ketapang No.58 Tahun 2020, Perbup Ketapang No.69 Tahun 2020, Keputusan Bupati No.63/EKBANG-C/2021 .
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Harga Satuan Honorarium, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 30 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati kayong Utara nomor 21 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau petugas pemungut atau pihak lain sebagai petugas pembantu pemungut Pajak Penerangan Jalan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dalam rangka untuk memberikan insentif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
4 Halaman; Lampiran : 6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
