Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang- undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah pada Kabupaten Yahukimo. Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggung jawab setinggi- tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan. Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik merupakan penggerak utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Kelompok Jabatan;
7. Tata Kerja;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Tilawah Tigapuluh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menanggulangi masalah baca-tulis Al - Quran, malas membaca quran dan gejala abai Al - Quran dan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Quran pada masyarakat Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dalam rangka mewujudkan masyrakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan cinta Al - Quran dibentuk Komunitas Tilawah Tiga Puluh (KTT), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Tilawah Tiga Puluh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalh UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 100 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan Program KTT Kabupaten Sukabumi, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan
kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan
belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2023 secara berdayaguna dan berhasil
guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai
pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten
Banyumas dalam pelaksanaan belanja untuk
barang/jasa Tahun Anggaran 2023;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap
standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah
Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2022 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
alam rangka penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memperhatikan penciptaan lapangan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Pendahuluan; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Wilayah dan Peserta Sasaran Pelatihan Kerja; Jenis Pelatihan Kerja; Waktu Pelaksanaan; Kelembagaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4} dan Pasal 82 ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor i1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemeirntah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomro 11 Tahun 2019; Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Penghasilan tetap ( SILTAP); Pengalokasian SILTAP; Tunjangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 55 Tahun 2022
budAYA - KERJA - DAN - TATA - KELOLA - AGEN - PERUBAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2022/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja dan Tata Kelola Agen Perubahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permen PAN & RB RI No. 25 Tahun 2020 perlu disusun pedoman untuk percepatan pelaksanaan RB pada area Manajemen Perubahan serta pedoman dalam tata kelola Agen Perubahan di Lingkungan Pemkab Majalengka Dan Perbup Majalengka No. 105 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Budaya Kerja dan Tata Kelola Agen Perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. PER/01/M.PAN/01/2007; Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2012; Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 121 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 55 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bengkalis No. 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Pasal yang menjabarkan perubahan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Lamp VIII
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
