Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.228 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 56 Tahun 2013

Izin Reklamasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
LD PERBUB 56 TAHUN 2013 tentang IZIN REKLAMASI.pdf

Abstrak

izin-reklamasi

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2013/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Reklamasi

ABSTRAK:

untuk melaksanakan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Serang Tahun 2013-2032, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Reklamasi.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 1997; PP No 16 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 122 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 2 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pemberian Izin Reklamasi; 3.Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi; 4.Jangka Waktu; 5.Pengawasan; 6.Ketentuan Lain Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 56 Tahun 2013

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kecamatan perlu di tinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum;;2. Tujuan, prinsip dan ruang lingkup pelimpahan kewenangan;;3.Tata cara dan prosedur;;4. Sumber daya manusia dan pembiayaan;;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;;6. Pengawasan;;7. Ketentuan peralihan;;8. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 56 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 56 Tahun 2013

PROGRAM FASILITASI BIAYA PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI NIKAH GRATIS.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 56 Tahun 2013

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERBUP-NO.-56-TAHUN-2013-TENTANG-PERUBAHAN-JUKLAK-TATA-BANGUNAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 56 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Purworejo No. 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

Download :
PERBUP 56 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2013/No.56 Seri E Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pernerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa dalam rangka mendukung upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintab Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 76, Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi 02 Laporan Realisasi Anggaran, antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 19a, Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi 03 Neraca, antara angka 10 dan angka 11 disisipkan l (satu) angka yaitu angka 10a,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 diubah.
3 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2013

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2013

Pendayagunaan Website Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 56 Tahun 2013

Perubahan atas Perbub Mojokerto No 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .