Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022;
Ketentuan Umum; Kode Wilayah Administrasi Pemerintah; Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Pemutakhiran Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
7 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi
menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih clan
berwibawa untuk pelayanan kepada masyarakat
diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan
kepentingan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 ten tang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan, perlu diatur pedoman
tentang penanganan benturan kepentingan di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018; Perda Kota Magelang no 3 tahun 2016; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019; PermenPANRb No 37 Tahun 2012; PermenPANRB No 52 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang benturan kepentingan, prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, tata cara penanganan benturan kepentingan dan sanksi, faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan, tindakan pencegahan terhadap potensi benturan kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 43 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan dan Fungsional, Tata Kerja, Eselong, Pengangkatan dan Pemberhentian, UPT, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 34 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 43 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPendidikanKebijakan PemerintahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Siak No. 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak
pedoman penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di kabupaten siak
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2021/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, disebutkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Perbup ini berisi 6 (enam) Bab dan 45 (empat puluh lima) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak tahun 2020 Nomor 48)
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab temanggung maka Perbup Temanggung No 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 tahun 2011 dicabut.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
12 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
-
-
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 43 Tahun 2017
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/ No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karo, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan aplikasi berbasis elektronik; bahwa sebagai pedoman penerapan dan pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) pada Pemerintah Kabupaten Karo.
UU NO. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 telah diubah beberapa kali, terkhir denga UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Karo No. 5 tahun 2016; PERBUP Karo No. 35 Tahun 2016 telah diubah dengan PERBUP karo No. 04 tahun 2017; PERBUP Karo No. 39 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Berbasis Elektronik ( (E-GOVERNMENT) Pada Pemerintah Kabupaten Karo dengan menetapkan batasan istialah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengertian dan Istilah, Asas dan Tujuan, Sistem Informasi Manajemen, Saksi, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
10 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
