Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2010

Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 - 2030

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
km._no._15_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Download :
PM_15_TAHUN_2019_Update.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1992

Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Mencabut :

UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan

Download :
UU Nomor 15 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2015

Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15, TLD No.15, LL KAB KAPUAS HULU: 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 (Ayat 6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uu No. 27 Tahun 2009, UU No. 23 TAhun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.73 Tahun 2004, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 52 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sarana, Pengujian Kendaraan, Tata Cara Berlalu Lintas, Perizinan, Fasilitas Untuk penyandang Cacat dan atau Orang Sakit, Analisis Dampak Lalu Lintas, Sistem Informasi dan Statistik, forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
32 halaman dan 5 halaman penjelasan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022

Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_15_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Tarif Angkutan Bus Kota

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Tarif Angkutan Bus Kota
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 77 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA

Download :
Pergub 15 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2014

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Sarana Transportasi Air

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Desa

Download :
PERBUP NO 15 TH 2014.pdf

Abstrak

bantuan-keuangan-pemerintah daerah-pemerintah desa-transportasi air

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Sarana Transportasi Air

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana transportasi air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Sarana Transportasi Air.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang mekanisme penyaluran bantuan, mekanisme pencairan dan pelaksanaan pengadaan sarana transportasi air, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2014.
10 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Mengubah :

Permenhub No. 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Download :
pm_15_tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2011

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif

Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
pm._no._15_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 15 Tahun 2007

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download :
Peraturan Daerah_No. 15 Tahun 2007.pdf

Abstrak

retribusi-parkir-tepi jalan-umum

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2007/NO.15, TLD No. , LL KAB. MELAWI: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Sebagai salah satu retribusi daerah kabupaten, pemungutan ini membutuhkan pengaturan melalui perda.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU nomor 17 tahun 2003; UU nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahhun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU NOmor 38 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP nomor 22 Tahun 1990; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Thaun 2005.
Demi meningkatkan pelayanan maupun efektifitas pelayanan, pengelolaan retribusi perlu ditingkatkan. Untuk itu, Perda ini mengatur, antara lain, definisi dan tata cara atas perpakiran yang dikelola oleh pemerintah daerah, perizinan penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan. Lokasi tempat parkir tersebut perlu memperhatikan tata ruang kota, kondisi lalu lintas, dan kemudahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2007.
Peraturan yang masih perlu diatur oleh Bupati: a. Penetapan lokasi parkir yang dikenakan retribusi b. bentuk, ukuran, dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir c. tyata cara penggunaan biaya operasional; d. format dan tata cara pelaporan, pembayaran, peringanan dan pembebasan retribusi terutang; d.
11 halaman dan 2 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.