Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak
lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan
terhadap anak. Agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak
dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya
tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu
meningkatkan peran serta masyarakat secara luas. Untuk mewujudkan pemberian perlindungan
terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten
Banjar, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu
diatur dalam Peraturan Bupati Banjar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perlindungan Anak, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pekerja Anak; Peran Serta masyarakat dan sektor swasta; Forum Partisipasi Anak; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD TAHUN 2019 NO.13/ TLD NO. 148
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menuju sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah
anak;
c. bahwa agar memberikan arah, kebijakan dan kepastian
hukum terciptanya sekolah ramah anak maka diperlukan
peraturan perundang-undangan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Penyelenggaraan SRA; PEndanaan; Penghargaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan
pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia
seutuhnya melalui Pembangunan Keluarga, dengan
berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan
lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis,
sejahtera, berbudaya, dan modern, bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi
berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga
berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya
bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum
memadai sebagai payung hukum untuk mengatur
kebutuhan daerah dalam Pembangunan Keluarga.
Dasar hukum peraturanini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Kedudukan dan tanggunj jawab keluarga, Fasilitasi Pemerintah Daerah, Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Sistem Informasi Pembangunan Keluarga, Kerja sama, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 15 HLM; Penjelasan : 8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak
UU Nomor 1 Tahun 1974
UU Nomor 4 Tahun 1979
UU Nomor 7 Tahun 1984
UU Nomor 39 Tahun 1999
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 23 Tahun 2002
UU Nommor 20 Tahun 2003
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2004
UU Nonmor 21 Tahun 2007
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 9 Tahun 1975
PP Nomor 2 Tahun 1988
PP Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019
Perda Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015
Perda Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014
Perda Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018
Asas dan Tujuan; Sasaran dan Ruang Lingkup; Perkawinan; Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pemdampingan dan Pemberdayaan; Pengaduan; Kebijakan Strategi dan Program; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI ANAK YATIM PIATU
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan
memberikan perlindungan sosial kepada anak yatim piatu di
Kota Kediri, perlu peran pemerintah daerah untuk
memberikan bantuan sosial berupa santunan kepada anak
yatim dan/atau piatu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak
Yatim Piatu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak
Yatim Piatu untuk mengurangi beban ekonomi kebutuhan
hidup anak yatim piatu. memuat antara lain: ketentuan umum; kriteria penerima bantuan sosial; besaran bantuan; mekanisme pencairan dan penyaluran bansos; penghentian bansos; pembiayaan; pengelolaan pengaduan; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2017/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK menyebutkan bahwa Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dewan Penyantun Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/3514 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 dicabut.
2 halaman
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 13, BN 2021/NO 1499; PERATURAN.GO.ID: 24 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 13, BN 2019/NO 1594; PERATURAN.GO.ID: 27 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 13, BN.2020/No.1721, https://jdih.kemenpppa.go.id/ : 11 hlm.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
