PERBUP Kab. Banjarnegara No. 534 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
Mengubah :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 371, BD.2011/No.18 Seri A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/107/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri A) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun
2010.
Perubahan dimuat dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 376 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Dan Pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat Kepada Kelompok Kerja Bermartabat Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 404 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di
bidang perdagangan di Kabupaten Garut, diperlukan penataan,
pembinaan, dan pengaturan yang dapat dijadikan acuan semua pihak
agar perdagangan tumbuh dengan kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan
mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus terus
menerus didorong agar terus tumbuh, namun keseimbangan usaha
antara perdagangan besar, menengah dan kecil, tetap harus dijaga
keharmonisannya dengan mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak
sehat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Garut
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
53/M-DAG/PER/12/2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008
Terdiri dari 41 pasal, 19 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Prinsip Usaha, Klasifikasi Dan Kriteria, Perizinan, Pembinaan Dan Pengawasan, Kemitraaan, Pemasokan Barang Kepada Toko Modern, Tenaga Kerja, Waktu Pelayanan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pertanggungjawaban Langsung, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Penutup, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
mengatur mengenai Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 413 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung - Bandung E-Procurement Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 466 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
