PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 159 Tahun 2011
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 159 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 171 Tahun 2011
Pencabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2006 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2006 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 176 Tahun 2011
Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 182 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4A/HUK/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/ HUK/ 2007 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011
Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 190 Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2011

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 191 Tahun 2011
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Subsidi, PSO

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan