Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemberian layanan kepada masyarakat, terutama terkait pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Batang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembang perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lokasi Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat parkir, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pengawasan Parkir;
Ketentuan Tarif dan Tanda Pungutan Retribusi Parkir; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Trenggalek Th 2015 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
di bidang penerangan jalan umum perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan
Jalan Umum;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun
2013;
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan
Jalan Umum; meliputi: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. perizinan pemasangan lampu PJU; dan
b. tata cara pemasangan lampu PJU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di
jalan; bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pengembang dan pelaku pembangunan dan/atau pihak pemilik pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur; bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tujuan untuk menjamin keamanan, Keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisa Dampak Lalu Lintas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
Maksud PERBUP berupa penyusunan Andalalin adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
20 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
3. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
4. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan
8. peraturan pemerintahan nomor 34 tahun 2006 tentang jalan
9. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas
10. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
11. peraturan pemerintah RI nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkutan jalan
12. peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan
13. peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan paraturan daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Ayat (5), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 12 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (7), Pasal 28 Ayat (3) Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 Ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Jangka Waktu dan Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Tata Cara Pengisian SPTPD, Tata Cara Penerbitan SKPDKB Dan SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluarsa, Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan Dan Pencatatan, Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 18 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat, serta untuk kelancaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas oleh masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaanperaturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Jenis Andalalin dan Kriteria Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Andalalin, 3. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin, 4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, 5. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi, 6. Ketentuan Peralihan, 7. Ketentuan Lain-Lain, 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
28 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 55 Tahun 2012, Permen.LH No. 5 Tahun 2006, Permen.LH No. 4 Tahun 2009, Permen.LH No. 7 Tahun 2009, Permenhub No. 133 Tahun 2015, Permenhub No. 26 Tahun 2015, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2011, Perda No. 5 Tahun 2013
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Bengkel Pelaksana Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Alat Pengujian Emisi, Tanda Memenuhi Ambang Batas Emisi, Pelaksanaan Pengujian Emisi, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
