Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
menetapkan standar pelayanan yang diberikan
Kecamatan di Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
{PATEN)di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010,Peraturan Daerah Kota Semarang N omor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip penyelenggaraan paten, jenis pelayanan, penyelenggaraan paten, sarana dan prasarana,pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Banjarmasin;bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Pokok dan Fungsi;Tata Kerja;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2012.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBD TA 2012 Untuk Setiap SKPD Dilingkungan Pemekot Palembang Pada Masa Peralihan Struktur Organisasi Pemkot Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan dan mempertanggungjawabkan realsiasi APBD TA 2012 untuksetiap SKPD masa peralihan struktur organisasi Pemkot Palembang sebagai tindak lanjut PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBD TA 2012. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBD TA 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga formasi kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kota Tegal secara proporsional dan menjaga
kualitas/ peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam
pengabdiannya kepada negara maka dapat dilakukan
dengan perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pusat/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perpindahan pegawai negeri sipil daerah Kota Tegal, persyaratan perpindahan pegawai negeri sipil daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2011,.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Umum, Pelaksanaan, Sanksi, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
11 halaman, 4 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi
Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan, maka perlu
untuk menjabarkan lebih lanjut dalam uraian tugas jabatan
struktural dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kecamatan, kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2012.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 45 Tahun 2009 dicabut.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 53 Tahun 2011 tentang Perubahaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Yogyakarta No. 43 Tahun 2012 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lain; bahwa untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan diantara berbagai kelompok jabatan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu untuk memperbaiki pengaturan tambahan penghasilan pegawai
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan; Besaran Tambahan Penghasilan; Penghentian Tambahan Penghasilan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogya
Jumlah Halaman: 10 hlm. lampiran: 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
