Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 113 Tahun 2014; PerMen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian ADD Dan BHPRD; 3. Pengelolaan ADD Dan BHPRD; 4. Perhitungan ADD Dan BHPRD; 5. Penetapan Besaran Dan Tata Cara Penyaluran; 6. Penggunaan ADD Dan BHPRD; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Perubahan Penggunaan ADD Dan BHPRD; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 terjadi pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perpres No.5 Tahun 2010; Perda No.4 Tahun 2006; Perda No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2015.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
_ Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang
disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, terjadi pergeseran anggaran pada Pendapatan Dana Alokasi
Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan Belanja
Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
108 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
Struktur dan besamya tarif retribusi rumah potong
hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Ka.bupaten
Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; P
eratu
ran
Peme
ri
n
tah
Nomor 4
7
Tah
u
n 2014; P
e
ratu
r
an P
eme
ri
n
tah
N
o
mor 3
8
Ta
h
un 200
7; P
e
ratur
an
P
eme
rinta
h Nom
o
r 4
1
Tahun 200
7; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21
Tahun 2011.
Perubahan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Rumah Potong Hewan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2015
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa agar dalam Pengadaan Barangj Jasa di Desa dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan J asa di Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Tim Pengelola Kegiatan; Pembayaran; Pelaporan Serah Dan Terima; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majene
ABSTRAK:
retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.15 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.3 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perpres No.1 Tahun 2007.
dalam PERDA ini diatur mengenai Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Pengawasan Pengendalian dan Perlindungan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
22 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang No. 25 Tahun 2015
HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Ganti Rugi
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkan Hukum Acara yang berlaku dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010; PERBUP Aceh Tamiang No. Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan dan Kedudukan MP-TGR, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, Kekuasaan MP-TGR, Hukum Acara, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Atau Tunjangan Lainnya
ABSTRAK:
Peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perllu dilakukan pemotongan terhadap tambahan penghasilan atau tunjangan lainnya bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil. akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan jadwal/jam kerja atau akibat ketidakdisiplinan lainnya.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP Bo. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKN No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Atau Tunjangan Lainnya meliputi sebagai berikut; 1. Ketentuan Umum; 2. Pemotongan Tambahan Penghasilan; 3. Ketentuan Lain-lain; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
