BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2021/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun
2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai tata
cara penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun
2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019
tentang Tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen yaitu mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dibidang Air Minum dan Sanitasi yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat Pusat dan Daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mencapai universal access dan target pencapaian pada tahun 2026 akhir RPJMD Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2021-2025;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 / PRT / M / 2007; Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL Tahun 2021-2025
3. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Balangan 2021-2025
4. Pemantauan Dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2021-2025
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Manokwari secara berkelanjutan, perlu rencana aksi percepatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/
IV/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; eraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal
23 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 41,
Pasal 44, Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat
(7), Pasal 51 ayat (8), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal
64 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Bumi Sentosa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
yang meliputi
Kewenangan Bupati selaku KPM, Organ, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum didalam satu wilayah administrasi Kabupaten/ Kota perlu disusun Rencanan Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020- 2026.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 122 Tahun 2015; PermenKes No. 907 Tahun 2002; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006; Permen Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabpuaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penyelenggaraan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2021
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahSubsidi, PSOAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah yang dimaksud yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019; Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diubah yaitu Ketentuan Bab III Pemberian Subsidi Pasal 4 ayat (2) diubah; Ketentuan Bab IV Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pasal 5 ayat (1)
danayat (2) diubah; Ketentuan Bab V KetentuanPenutup Pasal 6 dan Pasal 7 diubah menjadi Bab VI Pasal 7 dan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 34 Tahun 2021
Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD No.34/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu biaya produksi air minum Perumda Tirta Mon Krueng Baro, dipandang perlu untuk diatur pedoman pemberian dana subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 48 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Penganggaran Belanja Subsidi, BAB IV Pelaksanaan Pemberian Subsidi, BAB V Pengawasan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 604
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021 - 2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketetntuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, dan untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, serta untuk menentukan arah dan memberikan kepastian hukum dalam peunyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum diperlukan suatu pengaturan dengan menetapkan PERBUP
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian, dan Pengunaan Laba Perusanaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda Kab, Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 27 Tahun 2020 tentang Prgan, kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dinamika dan kebutuhan organisasi guna mendukung peningkatan kinerja Perusda Air Minum Tirta Wijaya Kab. Cilacap. maka beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 27 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP Np. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Derja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. Cilacap no. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Perbup Cilacap No 27 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:
1. ketentuan Pasal 1 diubah.
2. ketentuan Pasal 66 diubah.
3. ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 disisipi 1 pasal yakni Pasal 66A
4. ketentuan Pasal 78 diubah.
5. di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipi 1 pasal yakni Psal 85A
6. ketentuan Pasal 86 diubah.
7. ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf h dan i diubah.
8. ketentuan Pasal 95 diubah.
9. di antara Pasal 95 dan Pasa 96 disisipi 1 pasal yakni Pasal 95A.
10. ketentuan Pasal 97 diubah.
11. ketentuan Pasal 107 diubah.
12. ketentuan pasal 107 diubah.
13. ketentuan Pasal 121 diubah.
14. ketentuan BAB VIII PENGGUNAAN LABA diubah.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
