Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan, maka perlu mengubah syarat dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Persyaratan dan Waktu; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 22 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2011
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
Perwali Kota Bogor No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 37, BD 2011/18 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan
Budidaya Sarang Burung Walet, dipandang perlu penjabarannya
lebih lanjut oleh Walikota;
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan
Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet;
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha Sarang Burung Walet dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Obyek dan Subyek; Tata Cara Bina Lingkungan; Data Pemilik dan Data Produksi Sarang Burung Walet; Penerima Bina Lingkungan; Pelaporan; Pengawasan dan Tim Verifikasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan pajak parkir, perlu meninjau dan merubah kembali Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda No. 1 Tahun 2000; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pelaksanaan pemungutan, pengukuhan pengusaha kena pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, surat pemberitahuan pajak daerah, pembayaran dan ketetapan pajak, masa pajak, saat pajak terutang, perhitungan dan ketetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak, sistem pemungutan pajak, persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Mencabut Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kata
Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan, maka Tata Cara Keberatan dan Banding
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu ditetapkan oleh
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006,. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pengajuan keberatan, tata cara pengajuan banding dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan oleh segala lapisan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat; bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat bukan perokok yang terpapar asap rokok sehingga diperlukan pengamanan rokok bagi kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; bahwa untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok oleh masyarakat perlu mengatur larangan reklame rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Larangan Reklame Rokok
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Sanksi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa u.ntuk melaksanakan ketentu.a_n Pa~al 10 ayat
(5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30, Pasal
37 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal
49 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010
ten.tang Peternakan dart Kesehatart Hewan perlu
menetapkan Peraturan Waiikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor o/8 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2010; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/ Kpts/ Org/6 / 1980; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ Kpts/ TN.310/ 7 / 1992; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/ 10/ 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 9 / 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/ OT.140/ 1/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/ Permentan/ OT.140/ 1/ 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Lahan Dan Air; Pakan; Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Obat Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner; Hygiene Dan Sanitasi; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
