Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RKPD Tahun 2020. Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2020 diuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
769 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.95 Tahun 2018, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Kedudukan, Pengelolaan Aplikasi E-Planning, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Penanggung Jawab dan Pemegang Sektor, Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 49 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 151 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 9 (Sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Rencana Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian peraturan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.22 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan RKPD Tahun 2019; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 maka dalam rangka menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka pencapaian
Target/ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals Kabupaten Hulu Sungai Selatan
perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development
Goals Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development
Goals Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya
percepatan pencapaian target Tahunan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan/ pembangunan
daerah pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk Indikator
TPB/SDGs, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan. Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 dibuat
dalam bentuk Matrik TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan Target Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan TPB/SDGs Kabupaten Hulu
Sungai Selatan 2018-2023 dibuat dalam bentuk Matrik TPB/SDGs sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II. Matrik TPB/SDGs menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam
upaya pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Matrik TPB/SDGs.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, untuk tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
UU No.13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dengan sistematika yaitu Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan Kedua, Rencana Program dan Prioritas Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL SADANIANG DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, perlu Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendes PDTT No.5 Tahun 2016, Perkep Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal dan 20 hal lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
