Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa, perlu adanya suatu susunan organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud; Untuk maksud diatas, perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.5 Tahun 2007.
Susunan Organisasi Perangkat Desa terdiri dari: 1.Sekretaris Desa; 2. Perangkat Desa Lainnya, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Unsur Pelaksana Teknis; dan c. Unsur Kewilayahan atau disebut Dusun. Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Perangkat Desa mempunyai fungsi: a. membantu Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa; b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf
Mencabut :
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Gunungkidul No. 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12
Tahun 2016.
Materi Pokok : PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA, MEKANISME PENGAJUAN LAMARAN CALON PERANGKAT DESA, MATERI SOAL UJIAN DAN
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA, PENGUMUMAN HASIL UJIAN DAN
MEKANISME KONSULTASI KEPADA CAMAT, PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA, TATA CARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN PERANGKAT DESA, LAPORAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN/ATAU
STAF PERANGKAT DESA dan HAK PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Jumlah halaman : 17 HLM; Lampiran : 41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Ke Daerah Transfer ke Daerah dan Dan Desa Tahun 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVDI-19) dan/atau mengahdapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Transfer ke Pendapatan Daerah
UU Nomor 48 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2020; Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, dan Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2020
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Ketentuan
mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa
diatur dengan Peraturan Bupati / Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14
Tahun 201
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. RINCIAN DANA NAGARI
4. PENYALURAN DANA NAGARI
5. PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI
6. PENGELOLAAN DANA NAGARI
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2018
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2018 - PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/NO.374, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 38 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Ment.eri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangari Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nornor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2017; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 85 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
Lampiran 21 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2016
PEDOMAN - PENGELOLAAN - TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - KABUPATEN KERINCI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN, PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenkeu No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah ditetapkan Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam Kabupaten Kerinci.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Permendes No. 21 Tahun 2015; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2007 sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 11 Tahun 2009 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten, meliputi; Tujuan dan Prinsip; Penganggaran dan Pengalokasian; Penentuan Jumlah Dana Desa; Perencanaan dan Pelaksanaan; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pengelolaan; Penundaan dan Pemotongan Penyaluran Dana Desa; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Tugas dan Tanggung Jawab SKPD Terkait dan Penerima; Pemantauan dan Evaluasi Silpa Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Kerugian Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PTPKD dan TPK; RKPDesa dan APBDesa; Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2018/ No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 dan PERDA LANGKAT No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Panitia Pengisian BPD; Penetapan Jumlah Anggota BPD Setiap Desa; Pendaftaran Calon Anggota BPD; Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BPD; Mekanisme Pengisian Staf Administrasi BPD; Tunjangan Kinerja BPD; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
29 Hlm, Lampiran: 22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah, bahwa penetapan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Banguanan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2010; Qsnun Kab. Aceh Besar No. 2 Tahun 2006; Qanun Kab. Aceh Besar No. 15 Tahun 2010; Qanun Kab. Aceh Besar No. 4 Tahun 2012; Perbup Aceh Besar No. 21 tahun 2014; Kepbup Aceh Besar No. 491 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemberian Stimulus, Besaran Stimulus, Pengecualian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2015.
5 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
