Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwadenganadanyaperubahanasumsidasardalampenyusunan Rapbd Tahun 2013, Kebijakanpendapatan, Belanjadanpembiayaandaerah Yang Menjadi dasar dalam penyusunan Rapbd Tahun 2013 Serta memperhatikan asumsi peroyeksi pendapatan daerah, Alokasi belanja daerah, Sumber dan penggunaan pembiayaan Yang Semula ditetapkan serta dalam rangka menjaga keterkaitandankonsistensiantaraperencanaan, Penganggaran, Pelaksanaandanpengawasan Apbd Tahun 2013, Makadipandangperluuntukmenyusunperubahan Rkpd Tahun 2013 Yang Ditetapkandalamperaturanwalikotasebagailandasanpenyusunanperubahan Kua Danperubahan Ppas Tahun 2013 Untukmenyusunperubahan Apbd Tahun 2013;
UU No.27 Tahun 1957; UU No.25 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;
PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.11 Tahun 2003; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.3 Tahun 2004; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA Kota Samarinda No.17 Tahun 2011; PERWALI Samarinda No.38 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratruan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17);
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016, Bupati harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban
Tahun 2011 Seri E Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika;
5. isi dan uraian RKPD;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu menetapkan Perbup tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten Buol Tahun 2018.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD Kabupaten Buol tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi makro Tahun 2018 yang antara lain termasuk prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD TAHUN 2018 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah kabupaten buol dalam penyempurnaan rencana kerja serta rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah tahun 2018; dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyurun RAPBD Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan guna pedoman perumusan, penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2021, serta sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pedoman Perubahan RKPD Tahun 2021, bagian dr Perubahan RKPD Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan dan Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
516 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Lubuk Linggau
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan , serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 79 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Lubuklinggau No. 16 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018
ABSTRAK:
RKPD Kab. Mempawah Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kab. Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD TA. 2018, untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati terkait.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RKPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals)
Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nornor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan Berkelanjutan dan dalam rangka pencapaian target/indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), perlu disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2021 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nornor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2021, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Matriks RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
3. Pemantauan Dan Evaluasi;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
