Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah daerah dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik;
b. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomro 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi irokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi irokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi irokrasi Nomor 135 Tahun 2018, Perda Kabupaten Semarang No or 1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 57 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KAUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 742
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 18 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 32 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 81 Tahun 2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahuh 2007
11. Perda Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 57 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 149 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana - kelurahan - pedoman pelaksanaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2019/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Perbup Temanggung No 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Kegaitan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Peda Kab Teamnggung No 11 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 112 Tahun 2017; Permendagri No 130 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penganggaran, penggunaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mencakup berbagai
aspek kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik laki-laki maupun perempuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 7 (tujuh) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran dan Kebijakan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 62) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip pembangunan kawasan perdesaan, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, rencana pembangunan kawasan perdesaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 56 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 148 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
