Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat.
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat 1 diubah;
2. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat 2 huruf a, b, c diubah dan menambah 1 huruf yakni huruf d;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2011
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.41 Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah d Pejabat Negara, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya; bahwa tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan: : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 2 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2011
Perwali Kota Bogor No. 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BD 2011/4 Seri B
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pergeseran Objek Dan/Atau Rincian Objek Belanja Pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang APBD Kota Palembang TA 2011 perlu dilakukan pergeseran objek dan/atau rincian objek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Perwali No. 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA 2011. Guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, pelaksanaan pergeseran objek/rincian objek belanja perlu diatur dengan Perkada. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenaipergeseran objek dan/atau rincian objek belanja pada Penjabaran APBD TA 2011
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011.
3 hlm, Lampiran : 8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Barang/Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Banjarmasin agar efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk melaksanakan programprogram kegiatan perlu diatur Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012;bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf akonsiderans diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Harga Barang/Jasa dan Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012 dengan sistematika; Ketentuan Umum;Standar Barang dan Harga Satuan Barang;Pedoman Harga satuan Lainnya;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 44 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK) KEPADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan prestasi lomba kelurahan berhasil, maka dipandang perlu untuk memberikan penambahan Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) kepada kelurahan yang berhasil baik Lomba Tingkat Propinsi maupun Nasional, di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) Kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400 ) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian bantuan Operasional Kelurahan (BOK) Kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri, diubah yaitu Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2011.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman terhadap
integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indon~rlu diatur Komunitas Intelijen Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen
Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Un~g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan kominda, kelembagaan komunitas intelijen daerah, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
