Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005–2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang arah pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 28 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBATIK PESISIR TIMUR TAHUN 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebatik Pesisir Timur Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Kawasan Perdesaan perlu untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut agar prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan dapat terencana dan terarah pada capaian yang menjadi tujuan
Kabupaten Nunukan memiliki potensi kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat Perbatasan
sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menegah Nasinal Tahun 2020-2024
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB IV PEMBIAYAAN
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Sistematika RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : ISU STRATEGIS BAB III : DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN BAB IV : ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BAB V : ARAH PENATAAN RUANG PERDESAAN BAB VI : INDIKATOR PROGRAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
119 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 28 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Konsultasi Rancangan
Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 63);
peraturan ini mengenai pedoman konsultasi rancangan awal dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota di Jatim. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; ruang lingkup ; maksud dan tujuan ; sistematika ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Pohuwato Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terhadap proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan didaerah Pemerintah Daerah wajib penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup RKPD; Sistimatika RKPD; Maksud dan Tujuan; Tahapan Penyusunan RKPD; Kaidah Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang DAerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah DAerah, yang menyatakan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2016; Permendagri No 5 Tahun 2017; Permendagri No 31 Tahun 2019; Perda Kab Solok Selatan No 2 Tahun 2011; Perda Kab Solok Selatan No 12 Tahun 2016; Perda Kab Solok Selatan No15 Tahun 2016; Perbup Kab Solok Selatan No26 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 4 Pasal dan 1 Lampiran, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2; Bab III Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pasal 3; Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 4.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun yang berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pencapaian target-target TPB/SDGs melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021 dan diselaraskan dengan Rencana Pembanguanan jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.
Untuk memenuhi komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati berkenaan dengan Pencapaian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 – 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018; Perbup Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017; Perbup Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Kedudukan; Sistematika
Matriks TPB/ SDGs; Pemantauan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 18 Tahun 2016; Perda Sulteng Nomor 6 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka umum tahun 2017, hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil sinkronisasi dan sinergitas perencanaan melalui mekanisme secara berjenjang dan dokumen RENJA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
UU No. 15 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 1 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2019; PERBUP No. 37 Tahun 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
